Karimun, Posmetrobatam.co: Kabupaten Karimun merupakan daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Kabupaten yang dikenal Bumi Berazam ini memiliki luas wilayah 7.984 km², dengan daratan 1.524 km² dan lautan 6.460 km², terdiri dari 198 pulau dengan 67 di antaranya berpenghuni.
Transportasi laut menjadi urat nadi masyarakat hinterland. Kebutuhan layanan pemerintah, salah satunya ambulans laut, menjadi sangat vital.
Kabupaten Karimun pernah mendapat bantuan dari Pemprov Kepri berupa satu unit kapal yang dihibahkan menjadi ambulans laut pada awal 2025 lalu. Namun ironis, hingga kini kapal tersebut masih terparkir dan tak beroperasi.
Permasalahan anggaran dan biaya operasional termasuk bahan bakar menjadi alasan yang diklaim Pemkab Karimun atas tidak beroperasinya kapal yang sangat dirindukan masyarakat ini.
Kerinduan masyarakat sering berseliweran di media sosial, terutama untuk memudahkan pelayanan kesehatan lanjutan.
April 2026 lalu, kisah pilu pengantaran pasien ke RSUD Karimun sempat diunggah seorang tenaga kesehatan (nakes). Perjuangan berat nakes mengantarkan pasien harus menggunakan kapal komersil.
Di tengah panas mentari, pasien harus berada di atas kapal bersama barang-barang penumpang lain. Mereka tak punya pilihan. Jika tidak dirujuk, nyawa menjadi taruhan.
Padahal kapal komersil sejatinya tak dapat menaikkan penumpang sakit di atas kapal. Namun keselamatan nyawa pasien menjadi hal utama.
Riuhnya soal ambulans laut saat itu membuat Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah turun tangan. Evaluasi menyeluruh terhadap RSUD Tanjungbatu Kundur pun dilakukan.
“Akan kita selesaikan perlahan, termasuk evaluasi manajemen RSUD tersebut,” ucap Bupati Iskandarsyah saat itu.
Ia menjelaskan, dalam APBD 2026, Pemda telah menganggarkan hampir Rp8 miliar untuk RSUD Kundur.
“Total sebesar Rp7.945.728.100. Hampir Rp8 miliar sudah dianggarkan tahun 2026. Dengan uraian air dan Wifi Rp299 juta lebih, IKU Bebas Rp350 juta, peralatan medis dan perlengkapan lain Rp2 miliar. BLUD Rp2 miliar lebih, bahkan untuk ambulans laut dan operasional pun sudah dianggarkan Rp260 juta. Yang paling tak kalah kita anggarkan juga untuk tunda bayar (TB) sebesar Rp3 miliar,” rinci Bupati.
Ia memastikan total tunda bayar di RSUD Kundur cukup tinggi pada 2024 mencapai Rp4,7 miliar lebih. Namun pada 2025 dibayarkan Rp948 juta lebih, dan 2026 kembali dibayarkan hampir Rp3 miliar. Sehingga masih tersisa utang Rp876 juta lebih.
“Ternyata tunda bayar 2024 juga menjadi alasan yang memberatkan pengelolaan rumah sakit. Untuk itu masalah di RSUD Kundur harus kita lihat secara utuh,” tandasnya.
Terkait makan minum pasien, Bupati juga memastikan tahun 2026 dianggarkan Rp84 juta lebih.
Bobroknya manajemen RSUD Tanjungbatu Kundur saat itu berimbas pada pengoperasian ambulans laut.
Evaluasi sudah dilakukan, pergantian direktur RSUD Kundur pun dilakukan. Meski RSUD Kundur mulai membaik, operasi ambulans laut masih menjadi tanda tanya.
Enam bulan evaluasi belum mampu mengobati rindu masyarakat hinterland.
Kini kapal hibah Pemprov Kepri itu masih berdiam di pesisir Pantai Pulau Parit, Kecamatan Selat Gelam, Kabupaten Karimun.
Padahal fasilitas transportasi medis darurat tersebut sangat dibutuhkan warga pulau-pulau terpencil.
Camat Selat Gelam, Indra yang dikonfirmasi Rabu (7/10) membenarkan kapal tersebut masih bersandar di Pelabuhan Pulau Parit.
“Ambulans laut masih sandar di Pelabuhan Pulau Parit,” ujar Indra.
Lokasi dipilih karena pertimbangan keamanan geografis pelabuhan terhadap cuaca ekstrem.
“Di sini kan pelabuhan risiko kecil dari gangguan cuaca ekstrem. Jadi disandarkan di sini. Kalau di Balai kan cuaca tidak bagus,” tambahnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, drg. Soerjadi mengakui belum ada skema baku untuk pengoperasian.
“Lagi didudukkan untuk mencari solusi terbaik. Lagi diformulasikan yang terbaik dari berbagai opsi,” ujar Soerjadi.
Entah kapan ambulans laut ini akan mengobati rasa pilu masyarakat kepulauan.(ria)
