Tanjungpinang, Posmetrobatam.co: Pemerintah Provinsi Kepri telah mengalokasikan sekitar 3 juta hektare ruang laut untuk kawasan konservasi yang tersebar di 6 wilayah di Kepri.
“Penetapan kawasan konservasi ini tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, tapi juga membuka peluang ekonomi yang lestari, seperti pariwisata berbasis konservasi,” kata Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura usai membuka acara lokakarya pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut di Tanjungpinang, Selasa (22/7).
Wakil Gubernur Nyanyang menyebut dari total area konservasi laut seluas tiga juta hektare itu, sekitar 1,1 juta hektare dikelola pemerintah pusat, sisanya sekitar 1,9 hektare dikelola Pemprov Kepri.
Kawasan konservasi yang dikelola Pemprov Kepri tersebar di perairan Timur di Kabupaten Bintan, Galang-Rempang di Kota Batam, Serasan di Kabupaten Natuna, serta Pulau Tiga dan Desa Penaah di Kabupaten Lingga.
“Khusus kawasan konservasi di Kabupaten Anambas, dikelola langsung pemerintah pusat,” ujarnya.
Nyanyang juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk masyarakat lokal dan pelaku usaha.
Menurutnya ekosistem seperti terumbu karang dan lamun memiliki nilai ekologis dan ekonomi, sehingga diperlukan sinergi semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga dan memanfaatkan kawasan ini secara berkelanjutan.
“Kawasan konservasi di perairan Kepri ikut memberikan kontribusi sekitar 10,54 persen dari target nasional yang berada di wilayah pengelolaan perairan (WPP) 711,” ungkapnya.
Adapun kegiatan lokakarya yang digelar Konservasi Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri itu menjadi wadah penting untuk mendorong sinergi lintas sektor dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir di wilayah Kepri.
Kegiatan diikuti 90 peserta dari perwakilan dinas terkait tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, para camat dan lurah dari kawasan konservasi Pulau Bintan, akademisi dari perguruan tinggi di Kepri, pelaku usaha pariwisata di wilayah konservasi Timur Pulau Bintan, serta mitra pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Tujuan utama dari lokakarya ini untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kepri, terutama dalam perlindungan ekosistem karbon biru seperti mangrove dan lamun.
Selain itu, juga bertujuan memetakan aktor-aktor kunci, mengidentifikasi inisiatif dan kesenjangan program, serta merumuskan langkah kolaboratif berkelanjutan di kawasan konservasi, khususnya Taman Wisata Perairan (TWP) Timur Pulau Bintan dan sekitarnya.
“Kami mengapresiasi Konservasi Indonesia atas pelaksanaan kegiatan lokakarya ini. Harapannya membawa manfaat nyata bagi masyarakat, pemerintah, dan kalangan akademisi,” demikian Nyanyang.(ant)
