Pansus DPRD Batam Finalisasi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Siap Dibawa ke Paripurna

Batam, Posmetrobatam.co: Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
menggelar rapat finalisasi bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus, Dandis Rajagukguk ST,
didampingi Wakil Ketua Pansus, Drs H Surya Makmur Nasution MHum, serta dihadiri sejumlah anggota Pansus dan Tim Hukum Pemko Batam.

Dalam keterangannya, Dandis menyampaikan bahwa draf dan substansi Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah melalui berbagai tahapan pembahasan
secara komprehensif. Dengan demikian, pembahasan regulasi tersebut telah memasuki tahap finalisasi.

“Draf dan substansi Ranperda ini sudah melalui tahapan pembahasan yang komprehensif sesuai mekanisme yang berlaku sehingga hari ini dapat kita finalisasikan. Mudah-
mudahan dengan finalisasi ini bisa kita laporkan dalam rapat paripurna sehingga bisa disahkan menjadi Perda dalam waktu dekat,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Amsakar Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Perubahan APBD 2025

Dandis juga menjelaskan bahwa selama proses pembahasan, Pansus telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sejumlah pihak terkait, di antaranya Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh masukan sekaligus memastikan substansi Ranperda
selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Selain menerima masukan dari berbagai pihak, kita juga sudah melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dandis berharap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ini nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan tata kelola aset
daerah yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan optimal. Menurutnya, pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas agar setiap tahapan pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan,
penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan hingga pengamanan dan pengawasan, dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

BACA JUGA:  Diserap Program MBG, Harga Telur di Batam Naik jadi Rp60 Ribu Sepapan

Dengan selesainya tahapan finalisasi ini, Pansus selanjutnya akan menyampaikan hasil pembahasan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam sebagai bagian dari proses
penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah.(*/sekretariatdprdbatam)

Statistik artikel
Tampilan:
Klik: 0
BACA JUGA:  Ini Pesan Amsakar Achmad Bagi Pejabat yang Dilantik: Saatnya Unjuk Kinerja, Bukan Unjuk Muka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *