Oleh: M. Fuad Nasar
Posmetrobatam.co: Jumat 17 Juli, tepat 118 tahun yangf lalu lahir salah seorang putra terbaik bangsa, Mohammad Natsir (1908 – 1993) di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Semasa hidupnya, Mohammad Natsir pernah menjabat Menteri Penerangan di awal kemerdekaan dan kemudian menjadi Perdana Menteri tahun 1950.
Pak Natsir dikenang sebagai pemimpin berakhlak mulia, pejuang kemerdekaan, ulama intelektual, dan salah satu negarawan terbaik yang sulit dicari penggantinya. Tokoh panutan yang hidup sederhana itu juga dikenal sebagai tokoh perdamaian dunia Islam yang disegani dan “filsuf politik” modern.
Pada zaman penjajahan Belanda, tahun 1932 ia mendirikan Sekolah Pendidikan Islam di Bandung, dengan tujuan mencerdaskan rakyat kecil di tengah sistem kolonial yang diskriminatif.
Menjelang kemerdekaan, di zaman Jepang, Natsir bersama sejumlah tokoh pejuang mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta yang merupakan cikal bakal Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Predikat Natsir sebagai “filsuf politik” baru-baru ini disematkan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang menjadikan pemikiran Mohammad Natsir sebagai fokus penelitian disertasi doktor ilmu filsafat di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI).
Yusril yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menulis disertasi berjudul “Penafsiran Kembali Pemikiran Mohammad Natsir tentang Relasi Islam dengan Negara: Sebuah Telaah Filsafat dengan Pendekatan Hermeneutika Fenomenologis-Eksistensial.”
Dalam suatu kesempatan, Yusril pernah menyampaikan kepada Mohammad Natsir, “Seandainya Pak Natsir dapat mencurahkan seluruh waktu untuk studi dan menulis, saya yakin karya-karya pemikiran Bapak akan melampaui Mohammad Iqbal maupun Fazlur Rahman dari Pakistan.” Mendengar itu, Pak Natsir hanya tersenyum. Senyum itu mencerminkan kerendahan hati seorang intelektual sekaligus negarawan yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk umat, bangsa, dan negara lillahi ta’ala.
Pemikiran Mohammad Natsir tentang hubungan agama dan negara mempersatukan perbedaan dan kemajemukan bangsa. Ia melampaui zamannya.
Negara yang diinginkan Natsir bukanlah negara Islam formal, tetapi juga bukan negara sekuler. Ia menyebutnya “theistic democracy” atau demokrasi teistik. Yaitu negara hukum demokratis yang dilandasi etika peradaban bersumber dari ajaran Islam, sekaligus menemukan titik temu dengan etika agama-agama lain.
Dalam demokrasi teistik, kedaulatan rakyat diakui, namun nilai Ilahi menjadi rujukan moral tertinggi. Keputusan politik diambil melalui musyawarah atau suara mayoritas, namun tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum pokok Tuhan.
Gagasan ini selaras dengan kalimat yang ditulis Muhammad Al-Nazari berulang kali di dinding Istana Alhambra, Granada, abad XII Masehi: “La ghaliba illallah” — tidak ada pemenang kecuali Allah.
Mohammad Natsir adalah pemikir substantif yang menyatukan bangsa. “Mosi Integral Natsir” yang disampaikan di Parlemen pada 3 April 1950 mempersatukan negara-negara serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejak awal kemerdekaan, Mohammad Natsir menjadi Anggota KNIP dan Ketua Umum Partai Masyumi yang dibubarkan pemerintah Soekarno tahun 1960.
Di dunia Islam, Natsir dipercaya sebagai Wakil Presiden Muktamar Alam Al-Islami di Karachi, Pakistan, dan Anggota Majelis Ta’sisi Rabithah Alam Al-Islami di Makkah, Arab Saudi.
Sekitar tahun 1965, sebagaimana diungkapkan K.H. Hasan Basri, Ketua Umum MUI saat itu, saat Wakil PM Dr. H. Soebandrio menunaikan ibadah haji, ia menghadap Raja Faisal. Soebandrio menyebut Islam di Indonesia berkembang pesat. Raja Faisal menjawab, “Kenapa Saudara tahan Mohammad Natsir? Saudara tahu, Mohammad Natsir bukan saja pemimpin umat Islam Indonesia, tetapi pemimpin umat Islam dunia ini!” Saat itu Natsir dan sejumlah tokoh oposisi sedang dipenjara pada masa karantina politik Orde Lama.
Pengabdian terakhir Natsir adalah mendirikan dan memimpin Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Ia aktif berdakwah, menulis, mendukung pendirian masjid kampus, perguruan tinggi Islam, rumah sakit Islam, dan mengirim mahasiswa Indonesia belajar ke Arab Saudi dengan beasiswa resmi.
Natsir juga berperan di balik layar membantu normalisasi hubungan diplomatik RI dengan Malaysia yang sempat putus akibat politik “Ganyang Malaysia” era Soekarno.
Dalam tulisan “Dari Hati ke Hati” di Majalah Panji Masyarakat No 399/21 Juni 1983, Natsir menulis: “Islam adalah agama dan asas hidup bagi umat Islam, sebagaimana Kristen bagi orang Kristen, Buddha bagi orang Buddha, Hindu bagi orang Hindu. Kita sudah mencapai konsensus merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, tempat bertemunya semua warga negara yang berbeda agama, suku, dan adat.”
Ia berharap: “Baiklah hal ini direnungkan kembali secara tenang oleh masyarakat, legislatif dan eksekutif. Jangan diteruskan penyaturagaman berlebihan. Jangan dipadamkan Bhinneka Tunggal Ika. Untungnya tak ada. Yang ada hanya ruginya!”
Pesan lain Natsir: “Pancasila jangan diadu dengan agama.” Ia khawatir jika ada kelompok yang menyimpulkan Pancasila bermusuhan dengan agama, maka akibatnya akan berat.
Saat pemakaman jenazah almarhum di TPU Karet Bivak Jakarta, Minggu 7 Februari 1993, Wakil Ketua MPR/DPR-RI H. Ismail Hasan Metareum menyatakan: “Kita semua menjadi saksi bahwa ayahanda kita adalah seorang muslim yang takwa. Seorang pejuang yang ikhlas. Seorang yang telah mengorbankan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kepentingan umat, bangsa dan negara.”
Pada 6 November 1998, Pemerintah menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipradana. Pada 7 November 2008, Pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Mohammad Natsir.
Tahun 2024 saya menulis buku Keteladanan Bernegara ala Mohammad Natsir, diterbitkan IP-KI. Buku ini hadir untuk memetik keteladanan dan lesson learned dari seorang guru bangsa di tengah krisis keteladanan.
Mohammad Natsir adalah pejuang yang disegani dan negarawan sejati. Sepanjang hidupnya ia meletakkan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Perjuangannya untuk keluhuran bangsa dan NKRI.
Selain tokoh bangsa, Natsir juga tokoh muslim internasional yang menyuarakan perdamaian dunia sesuai pesan agama dan amanat UUD 1945. Bangsa Indonesia berhutang jasa kepada perjuangan Natsir dan para pendiri republik.
Tantangan Milenial dan Gen-Z memang berbeda dengan zaman Natsir. Namun nilai luhur dan moral pengabdiannya tetap relevan.
“Pemimpin itu tak dapat dicetak, pemimpin itu tumbuh di lapangan,” demikian pesan Pak Natsir yang terbukti benar dalam perjalanan bangsa ini.
Penulis adalah Pemerhati sejarah dan Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama.
(Fri)
