Pinang, Posmetrobatam.co: Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Tanjungpinang bersama tim teknis perangkat daerah melakukan evaluasi distribusi BBM jenis solar subsidi menyusul antrian kendaraan di sejumlah SPBU yang belakangan terjadi.
Kepala Disdagin Tanjungpinang, Riany mengatakan, evaluasi dilakukan berdasarkan peningkatan frekuensi pengisian, lalu bertambahnya pengguna Fuel Card (kartu bahan bakar), serta peralihan sebagian konsumen dari BBM nonsubsidi jenis dexlite ke solar subsidi menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan.
“Evaluasi ini bertujuan memastikan distribusi solar subsidi berjalan lebih tertib, lancar, dan tepat sasaran. Kita perlu memperkuat validasi data kendaraan, mengoptimalkan penggunaan Fuel Card serta meningkatkan koordinasi pengawasan agar pelayanan di SPBU berjalan lebih baik,” kata Riany, Kamis (15/10).
Berdasarkan data yang dihimpun Disdagin Tanjungpinang, sebanyak 2.486 Fuel Card telah diterbitkan, terdiri atas 1.878 kendaraan dari Kota Tanjungpinang, 71 dari Kabupaten Bintan, 395 dari Kota Batam, dan 142 dari luar Provinsi Kepri.
Dengan demikian, kata Riany, terdapat 608 kendaraan atau sekitar 24,46 persen yang berasal dari luar Tanjungpinang. Data ini menjadi bahan verifikasi administrasi dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa serta-merta mengindikasikan adanya pelanggaran.
Dari sisi alokasi, lanjut dia, kuota solar subsidi di Tanjungpinang turun dari 18.041 kiloliter (KL) pada 2025 menjadi 16.880 KL pada 2026, atau berkurang 1.161 KL atau sekitar 6,43 persen.
“Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi kebutuhan kendaraan, frekuensi pengisian, dan kelancaran pelayanan di SPBU,” ungkapnya.
Riany melanjutkan, Disdagin Tanjungpinang bersama tim teknis perangkat daerah telah menyepakati empat langkah prioritas terkait distribusi solar subsidi, yakni penyesuaian kuota berdasarkan kebutuhan operasional kendaraan dan karakteristik wilayah.
Kemudian, penertiban administrasi kendaraan, termasuk verifikasi data kendaraan dari luar daerah dan yang menjalani mutasi, lalu optimalisasi aplikasi Fuel Card untuk memastikan kesesuaian kartu dengan kendaraan terdaftar serta mendukung pelacakan transaksi.
“Terakhir, penguatan pengawasan distribusi melalui pemantauan SPBU, evaluasi pola pengisian, serta koordinasi lintas instansi,” ujar Riany.
Dia berharap ke depan tata kelola distribusi solar subsidi semakin baik, lalu antrean di SPBU dapat dikendalikan, dan BBM bersubsidi dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Karena itu, validasi data, ketertiban administrasi, dan pengawasan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam perbaikan distribusi solar subsidi.(ant)
Tampilan:
Klik: 0
