Batam, Posmetrobatam.co: Tokoh lintas agama dan kepercayaan di Kota Batam sepakat menyatakan sikap keadilan iklim dan perlindungan lingkungan yang sudah meresahkan, yang disampaikan di Gedung Poltek Batam, Sabtu (19/9).
Para tokoh agama ini menyoroti kerusakan lingkungan yang semakin dirasakan masyarakat, mulai dari berkurangnya hutan, pencemaran laut dan sungai, hingga ancaman terhadap sumber air dan kualitas udara.
Mereka menegaskan dampak kerusakan lingkungan tidak dirasakan secara merata. Petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, masyarakat pesisir, masyarakat miskin, dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi dampak perubahìan iklim.
Ketua PC Nahdlatul Ulama (NU) Kota Batam, M Zaenuddin, menegaska bahwa keberpihakan terhadap lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab iman. Menurutnya, kerusakan alam akan memperbesar penderitaan masyarakat yang memiliki keterbatasan menghadapi krisis iklim.
“Kita ingin mengingatkan bahwa kerusakan alam berarti memperbesar penderitaan sesama, terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk melindungi diri dari dampak krisis iklim,” tegasnya.
Senada disampaikan, Perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Markiano, menegaskan nilai keagamaan harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
“Tentunya perubahan tidak cukup berhenti pada doa dan wacana, tetapi harus diwujudkan melalui keberanian bertindak, kepedulian kepada masyarakat terdampak, dan komitmen menjaga lingkungan,” ucap dia.
Ada empat poin utama yang menjadi penegasan dalam pernyataan sikap tersebut. Pertama, iman harus berpihak pada keadilan. Para tokoh lintas agama menilai berbagai ajaran agama dan kepercayaan memiliki nilai yang mendorong manusia menjaga sesama dan alam.
Nilai itu antara lain khalifah fil ard dalam Islam, pengelolaan bumi dengan kasih dalam Kristen dan Katolik, Tri Hita Karana dalam Hindu, serta Karuna dan Ahimsa dalam Buddha. Nilai keseimbangan dalam Konghucu dan kearifan leluhur juga menjadi landasan menjaga keharmonisan manusia dengan alam.
Kedua, bumi merupakan amanah, bukan sekadar komoditas. Karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus berlangsung secara adil, transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Kepentingan masyarakat luas serta hak generasi mendatang harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan dan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam.
Ketiga, keadilan iklim harus melindungi kelompok rentan. Petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, masyarakat pesisir, masyarakat miskin, dan anak-anak tidak boleh menanggung dampak terbesar dari kerusakan lingkungan. Para tokoh agama mengingatkan masyarakat yang paling terdampak tidak semestinya menanggung beban kerusakan ekologis demi keuntungan segelintir pihak.
Keempat, seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam aksi nyata. Rumah ibadah, lembaga pendidikan, pemerintah, dunia usaha, komunitas adat, dan masyarakat luas didorong menghentikan praktik yang merusak lingkungan serta melindungi hutan, laut, tanah, dan sumber air. Mereka juga mendorong penguatan masyarakat terdampak, pengembangan ekonomi berkelanjutan, dan budaya hidup yang lebih menghormati alam.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani perwakilan lintas agama dan kepercayaan, di antaranya M Zaenuddin dari PC NU Batam, Luqman Rifai dari MUI Batam, Franciscus Septadi dari umat Katolik, I Gede Agung Ario dan Gede Somantika dari Hindu, Sudiarjo dari Buddha, Dermawan dari Maitreya, Markiano dari PGI, serta tiga perwakilan Konghucu.
Para tokoh menutup seruan dengan pesan persatuan: “Satu Bumi, Satu Kemanusiaan, Satu Tanggung Jawab.” Pesan itu menegaskan bahwa menjaga lingkungan dan memperjuangkan keadilan iklim merupakan tanggung jawab bersama, tanpa membedakan agama dan kepercayaan.(hbb)
