Batam, Posmetrobatam.co: Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua
melakukan peninjauan lapangan sekaligus berdialog dengan masyarakat di dua lokasi kampung tua di Kota Batam, Rabu (18/11/2026). Peninjauan dilakukan di Kampung
Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi, Kecamatan Nongsa.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus Muhammad Yunus, S.Pi., didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda, S.E., serta anggota Pansus lainnya, yakni
Jimmy Simatupang, Jimy Siburian, S.H., H. Asnawati Atiq, S.E., M.M., dan Ir. Suryanto.
Kunjungan pertama dilakukan di Kampung Tengah Batu Besar, Kecamatan Nongsa. Di lokasi tersebut, rombongan Pansus berdialog langsung dengan tokoh masyarakat dan
warga setempat untuk mendengarkan berbagai aspirasi, masukan, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait penataan kawasan kampung tua.
Selanjutnya, Pansus melanjutkan peninjauan ke Kampung Jabi. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah titik lokasi yang ditunjukkan dan disampaikan
langsung oleh warga, khususnya berkaitan dengan kondisi kawasan, batas wilayah, serta persoalan status dan pemanfaatan lahan di lingkungan kampung tua.
Ketua Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua, Muhammad Yunus, S.Pi., mengatakan bahwa peninjauan langsung ke lapangan merupakan bagian penting dari proses
pembahasan Ranperda. Melalui kegiatan tersebut, Pansus ingin memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi kampung tua sekaligus menyerap aspirasi masyarakat
sebagai bahan penyempurnaan substansi peraturan daerah.
“Peninjauan ini kita lakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi secara langsung dari masyarakat. Tadi kita sudah berdialog dengan warga dan memperoleh berbagai
masukan, di antaranya terkait titik batas kawasan kampung tua serta keberadaan lahan yang sudah dialokasi ke pihak swasta di dalam lokasi kampung tua. Hal-hal seperti ini
tentu perlu kita dalami lebih lanjut dan koordinasikan dengan instansi terkait agar mendapatkan kejelasan,” ungkap Yunus.
Beliau menambahkan, keberadaan aset pemerintah di dalam kawasan kampung tua juga menjadi salah satu hal yang perlu dipahami secara proporsional dalam penyusunan
Ranperda tersebut. “Kalau di dalam kawasan kampung tua terdapat aset pemerintah daerah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan maupun fasilitas umum
lainnya yang dibangun pemerintah, pada dasarnya itu merupakan aset pemerintah. Jadi, keberadaan aset tersebut perlu kita petakan dan perjelas agar tidak menimbulkan
persoalan dalam proses penataan kampung tua ke depannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yunus menegaskan bahwa Pansus akan terus mendalami berbagai persoalan secara komprehensif, terutama menyangkut luas kawasan kampung tua, kejelasan
titik batas, status kepemilikan dan penguasaan tanah, serta berbagai persoalan pertanahan lainnya yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, penyusunan
Ranperda Penataan Kampung Tua harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi faktual di lapangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aspirasi masyarakat
yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.
“Kita ingin Ranperda ini nantinya benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan data administrasi. Karena itu, setiap persoalan harus kita
inventarisasi dan kaji secara cermat, termasuk mendengarkan keterangan masyarakat serta meminta penjelasan dari instansi yang memiliki kewenangan,” tegasnya.
Yunus juga menyampaikan bahwa penataan kampung tua harus mampu memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa mengabaikan keberadaan aset
pemerintah maupun kepentingan pembangunan daerah. “Harapan kita, melalui Ranperda ini akan ada kejelasan mengenai penataan kawasan kampung tua, sehingga hak
dan kepentingan masyarakat dapat diperhatikan, persoalan batas wilayah bisa diperjelas, serta berbagai permasalahan pertanahan dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan
yang berlaku. Kita ingin regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi pedoman dalam penataan kampung tua secara tertib, terarah, dan berkelanjutan,” tutup Yunus.
Peninjauan lapangan ini menjadi salah satu tahapan penting bagi Pansus DPRD Kota Batam dalam menghimpun data dan informasi secara langsung dari masyarakat.
Berbagai aspirasi dan temuan di lapangan selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama instansi terkait guna menyempurnakan Ranperda Penataan
Kampung Tua di Kota Batam.(*/sekretariatdprdbatam)
Tampilan:
Klik: 0













