Posmetrobatam.co: Pemilu adalah instrumen utama demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, pemilih sebagai prinsipal atau pemberi mandat kerap merasa apatis terhadap kondisi politik saat ini.
Hal itu mengemuka dalam seminar hibrida Seri-1 bertajuk “Pemilih, Partai Politik, dan Pemerintahan Demokrasi Presidensial” dengan subtema “Pemilih sebagai Prinsipal” yang digelar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Ketua AIPI Prof. Daniel Murdiyarso menekankan pentingnya peran generasi baru pemilih. Ia menyebut warga yang lahir hingga 2012 akan genap 17 tahun pada 2029 dan berhak memilih.
“Generasi ini akan sangat menentukan. Hampir 25% dari 214 juta pemilih, atau sekitar 14 juta orang menurut data KPU, adalah pemilih baru 2029. Ini bukan angka kecil,” ujar Daniel.
Ia menyebut tantangan besar bagi generasi ini adalah mencari pekerjaan di tengah ketidakpastian dan hidup di era digital. “Mereka melek data. Janji-janji kosong tak lagi cukup. Mereka butuh pencerahan berbasis data dan fakta,” imbuhnya.
Seminar yang dipandu Wakil Ketua AIPI Prof. Harkristuti Harkrisnowo menghadirkan narasumber: Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Zulfikar Arse Sadikin, Guru Besar UGM Prof. Amalinda Savirani, Pengajar Universitas Paramadina Prof. Abdul Malik Gismar, dan Prof. Ramlan Surbakti dari Komisi Sosial AIPI.
Ramlan Surbakti menyoroti persoalan mendasar: mengapa pemilih merasa tak berdaya. “Rakyat adalah pemegang kedaulatan. Mereka mendelegasikan kekuasaan kepada partai dan calon melalui pemilu. Tapi persoalannya, bagaimana memonitor setiap keputusan legislatif dan eksekutif,” kata Ramlan.
Anggota Komisi Kebudayaan AIPI, Prof. Abdul Malik Gismar, menyebut 3 frasa yang kini viral: “nggak ngaruh”, “ya udah”, dan “kabur aja dulu”.
“Bukan sekadar keluhan. Ini diagnosa yang menggambarkan sejauh mana warga merasa suaranya punya konsekuensi atau tidak di republik ini,” ungkap Malik.
Berdasarkan survei 2 tahun terakhir dengan 1.200 responden, Malik menemukan fakta mengejutkan. Skor tertinggi justru pada persepsi bahwa “politik tak ada hubungannya dengan saya”.
“Di negara demokrasi yang sehat, grafiknya harus terbalik. Yang tinggi harusnya rasa berdaya, bukan apatisme,” tegasnya. Ia menyebut ini sebagai “infrastruktur simbolik” demokrasi yang mulai retak.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan hubungan prinsipal-agen dalam demokrasi. Dalam sistem presidensial ada dua rantai delegasi: ke legislatif dan ke eksekutif.
“Masalahnya, sistem proporsional terbuka membuat politisi hanya butuh sekitar 1,6% suara untuk mengalahkan teman separtainya. Sementara sekitar 11% pemilih masih bisa dipengaruhi uang,” ungkap Burhan.
Namun ia menambahkan, banyak pemilih yang menerima uang tapi tetap memilih sesuai hati nurani. “Jadi kedaulatan pemilih tidak sepenuhnya hilang.”
Burhan juga menyoroti Generasi Z yang tumbuh bersama media sosial. “Paparan informasi tiap detik membuat fokus dan kemampuan kognitif menurun. Ini tantangan besar untuk pendidikan politik ke depan,” ujarnya.
Ia mengusulkan penyederhanaan kepartaian dan penguatan akuntabilitas anggota dewan.
Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Zulfikar Arse Sadikin, berbagi pengalaman reses di Dapil Jawa Timur 3. Ia bertemu minimal 100 konstituen per titik. “Saya bilang ke warga: ke depan jagalah pemilih. Tanpa pemilih, kita tidak ada apa-apanya,” ungkapnya.
Zulfikar mengaku pada Pemilu 2019 sempat tidak menggunakan politik uang dan tetap terpilih. “Tapi apakah itu menjamin terpilih lagi? Tidak. Karena itu kita harus sungguh-sungguh menjaga hubungan dan menempatkan warga negara sebagai subjek,” ujarnya.
Ia juga menyinggung sistem presidensial di Indonesia yang praktiknya masih bercampur budaya parlementer. “Harusnya anggota DPR menjadi sebenar-benarnya DPR. Tidak terikat berlebihan dengan partai di kabinet,” pungkasnya.
(Fri)
