UU PPRT Disahkan April 2027, Upah PRT Jabodetabek Diusulkan Rp2,2 Juta per Bulan

Posmetrobatam.co — Jakarta —Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang akan disahkan pada April 2027 akan melindungi para pekerja rumah tangga yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Para aktivis dan masyarakat sipil menagih kepastian penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut agar dapat disahkan sebelum batas waktu 30 April 2027.

Proses perumusan regulasi ini melibatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Kemendagri, Kemenlu, serta Kemenpora. Penyeragaman lima naskah draf menjadi satu PP tunggal bertujuan untuk mempermudah implementasi hukum di lapangan.

“Sistem pengupahan dan proteksi sosial, ketentuan upah minimum bagi pekerja rumah tangga dirancang berdasarkan perhitungan indeks konsumsi per daerah. Simulasi untuk kawasan Jabodetabek berada di kisaran Rp2,2 juta per bulan, naik dari rata-rata sebelumnya sebesar Rp1,5 juta – Rp2 juta. Angka ini menjadi acuan batas bawah pembayaran yang tidak boleh dikurangi oleh pemberi kerja,” kata Lita Anggraini, Koordinator JALA PRT, saat Media Gathering yang diadakan http://Konde.co membahas “Aturan Turunan UU PPRT: Sudah Sampai di Mana?” di Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

BACA JUGA:  PKS Sebut Anies Sudah Sampaikan Sosok Bakal Cawapres ke Salim Segaf

PRT yang bekerja pada WNA diusulkan menerima upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) disertai hak atas kompensasi serta lembur.

“Perlindungan jaminan kesehatan diarahkan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah, khususnya bagi pekerja yang tergolong kategori desil 1 hingga 4 dan lansia. Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah menyiapkan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja, dengan usulan tambahan dukungan iuran dari pemerintah daerah,” paparnya.

Untuk pengawasan kerja dan tata kelola identitas, pemerintah bersama masyarakat sipil menyusun pelatihan berjenjang tingkat dasar, menengah, hingga ahli yang mencakup materi pemahaman hukum serta pencegahan kekerasan. Aturan ini ketat melarang lembaga penyalur atau LPK PRT menahan dokumen pribadi seperti KTP dan ijazah pekerja. Pengawasan akan menjangkau hunian privat seperti rumah tinggal dan apartemen.

BACA JUGA:  Industri Sawit Harus Pertahankan Keunggulan di Tengah Persaingan Minyak Nabati Global

“Kementerian Dalam Negeri juga menyiapkan instruksi teknis guna mengubah istilah profesi pada kolom KTP dari Pembantu Rumah Tangga menjadi Pekerja Rumah Tangga, digabungkan dengan mekanisme penanganan perselisihan kerja yang ditargetkan rampung dalam 7 hari kerja,” ungkap Lita.

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan dari Yuli Adiratna, Direktur Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker & K3 Kemenaker RI, yang mengatakan bahwa Kemenaker menyediakan pendidikan formal serta pelatihan vokasi yang dapat diakses oleh siapa pun. Pekerja rumah tangga tak boleh kurang dari 18 tahun, jangan sampai ada anak-anak yang dipekerjakan sebagai PRT. Ada pembinaan dan pengawasan terhadap PRT meskipun tak mudah karena bekerja di ranah privat. Istirahat minimal 8 jam per hari karena tak ada kepastian waktu kerja.

BACA JUGA:  Perundungan Paling Banyak di Jenjang SD dan SMP

“Perekrutan PRT jauh lebih mudah diawasi dibanding langsung tanpa perantara. Dengan disahkannya UU PPRT April 2027, Pekerja Rumah Tangga akan diperlakukan sama seperti pekerja lain,” tutupnya. (Fri)

Statistik artikel
Tampilan:
Klik: 0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *