Posmetrobatam.co: Di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan meningkatnya beban subsidi energi, desakan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan ekspor gas bumi ke Singapura kembali mengemuka dari Kepulauan Riau.
Sekretaris Projo Kepri, Herdiansyah, ST, meminta pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara ekspor gas dan memprioritaskan pemanfaatannya untuk kebutuhan nasional, khususnya pembangkit listrik dan industri di Batam.
Desakan itu muncul saat sebagian besar gas Natuna Barat masih mengalir ke Singapura, sementara Batam yang dilintasi pipa ekspor baru mulai mendapat tambahan pasokan lewat proyek konektivitas WNTS–Pulau Pemping–Batam.
Data Komisi XII DPR RI menyebut produksi gas WNTS mencapai sekitar 190 MMSCFD, dengan 150–160 MMSCFD dikirim ke Singapura. Sementara alokasi untuk Batam melalui proyek WNTS–Pulau Pemping hanya sekitar 110 BBTUD, terdiri dari 80 BBTUD untuk PLN Batam dan 30 BBTUD untuk industri.
“Sudah saatnya pemerintah meninjau ulang kebijakan ekspor gas ke Singapura. Kami mendorong penghentian sementara agar kebutuhan energi dalam negeri, khususnya Batam dan Kepri, diprioritaskan,” kata Herdiansyah.
Ia menyebut langkah itu bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional dan memperkuat fondasi ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Batam Menunggu, Singapura Menikmati
Ekspor gas Indonesia ke Singapura sudah berjalan sejak awal 2000-an melalui Grissik–Batam–Singapore Pipeline dan WNTS, dengan nilai kontrak miliaran dolar AS. Ironisnya, Batam yang berada di jalur pipa strategis itu baru mendapat kepastian tambahan pasokan setelah proyek WNTS–Pulau Pemping masuk tahap konstruksi.
“Ketika industri butuh energi kompetitif dan PLN butuh pasokan gas stabil, sumber daya alam kita seharusnya dimanfaatkan dulu untuk kepentingan nasional. Jangan sampai daerah pintu gerbang ekspor justru tak menikmati manfaat maksimal,” ujar Dado, sapaan akrab Herdiansyah.
Dikaitkan dengan Stabilitas Ekonomi
Dado menilai penghentian sementara ekspor perlu dipertimbangkan sampai ekonomi nasional stabil dan rupiah menguat. Gas yang selama ini diekspor, menurutnya, bisa dialihkan untuk pembangkit listrik, industri manufaktur, dan kawasan industri strategis guna menekan biaya energi dan meningkatkan daya saing.
Ia juga menyoroti beban subsidi energi. Jika harga BBM non-subsidi terus tertekan, pengguna berpotensi beralih ke BBM bersubsidi dan memperbesar beban APBN. Pemanfaatan gas domestik untuk kelistrikan dan industri, kata dia, bisa membantu menekan biaya energi nasional.
Paradoks Sumber Daya
Dado juga menyinggung posisi Singapura sebagai pusat keuangan besar meski minim sumber daya alam. “Singapura tak punya SDA sebesar Indonesia, tapi jadi pusat ekonomi paling berpengaruh. Saatnya Indonesia berani ambil kebijakan yang lebih berpihak ke kepentingan nasional dan rakyat,” tegasnya.
Ia mendorong penguatan pengawasan arus modal, kepatuhan pajak, dan penegakan hukum terhadap koruptor serta pengemplang pajak yang menyembunyikan aset di luar negeri.
Butuh Keberanian Politik
Meski demikian, penghentian ekspor bukan perkara mudah. Indonesia masih terikat kontrak jangka panjang dengan pembeli di Singapura yang melibatkan BUMN dan perusahaan internasional. Kebijakan ini memerlukan kajian hukum, ekonomi, dan diplomasi matang.
Desakan dari Kepri ini kembali membuka debat lama: apakah gas bumi terus jadi komoditas ekspor utama, atau mulai diarahkan agresif untuk mendukung energi dan industrialisasi nasional. Pertanyaan itu kini mengemuka dari Batam, wilayah yang puluhan tahun jadi jalur gas ke Singapura, tapi baru belakangan dapat akses lebih besar ke sumber daya di halaman rumahnya sendiri.**
