Batam, Posmetro Batam: Bakal Calon Walikota Batam Li Claudia Chandra secara tegas menyampaikan, pihaknya siap melawan lawan yang melakukan politik identitas dan politik penggunaan fasilitas negara dalam Pilkada Kota Batam. Hal tersebut disampaikan Li Claudia Chandra pada acara Deklarasi Pilkada Anti Politik APBD dan Politik Identitas, Rabu (17/7/2024 di Hotel Aston Batam.
Indikasi munculnya politik identitas ini tidak terlepas dari bakal calon Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra yang merupakan pendatang baru di perpolitikan Batam.
Secara tegas, kader Partai Gerindra Li Claudia Chandra menyayangkan politik identitas masih menjadi salah satu cara untuk menjatuhkan lawan politik.
“Batam adalah kota internasional, Batam adalah kota dengan toleransi tinggi. Seharusnya tidak lagi terpancing dengan isu politik identitas ini,” ujarnya
Perempuan yang akrab disapa Li ini mengingatkan kepada masyarakat untuk saling menghargai, menghormati, dan tidak memunculkan isu politik identitas di Pilwakot Batam.
Di media sosial, bahkan beberapa pemberitaan isu politik identitas sudah dimunculkan. Batam dengan sebutan miniatur Indonesia, harusnya tidak termakan isu politik identitas ini.
“Saya bersama Pak Amsakar hanya ingin membuat Batam lebih baik. Apa yang belum tuntas hari ini akan menjadi evaluasi. Tentunya bersama Pak Amsakar yang notabene sudah berpengalaman di pemerintahan akan mencoba melahirkan Batam yang lebih baik,” ungkapnya.
Ia berupaya untuk memantapkan niat, dengan terus berdiskusi dengan Amsakar Achmad yang memiliki pengalaman sebagai Wakil Wali Kota dua periode.
Amsakar menurutnya, akan bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Ia juga meyakini, hal- hal baik akan ditelurkan oleh Amsakar kepada ia yang merupakan pendatang baru di perpolitikan Batam ini.
“Saya dan Pak Amsakar memahami kalau isu ini akan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Kendati demikian, saya bersama Pak Am berkomitmen berbuat, dan tidak terpancing dengan hal- hal yang bisa memecah belah masyarakat Batam,” beber Li.
Dalam konfrensi Pers tersebut Li bersama Aliansi Praktisi Hukum & Masyarakat Peduli Batam (AHLI Batam) mendeklarasikan tiga hal.
- Menjaga netralitas ASN di Pilwakot Batam.
Ketua DPP Advokasi Partai Gerindra, M. Maulana Bungaran menyampaikan, menjelang pelaksanaan Pilkada Batam 2024, ada beberapa isu utama yang harus diantisipasi seperti potensi penyalahgunaan kewenangan dan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Netralitas menjadi salah satu poin yang kami suarakan,” kata dia.
- Adanya potensi adanya penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Undang-Undang Pilkada telah mengatur larangan hal tersebut.
Sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” kata Maulana.
- AHLI Batam juga mengimbau kepada semua pihak untuk menjauhi politik identitas. Mengingat kota Batam adalah kota plural, bermartabat dan bahkan kota yang internasional sehingga harus menjauhi politik suku agama dan ras.
Pilkada harus berlandaskan kepada azas kejujuran dan keadilan. Dalam pelaksanaan Pilkada tersebut, semua pihak yang terkait Pilkada harus dapat mematuhinya dan tidak memaksakan kemenangan dengan cara-cara yang tidak benar.
“Kami meminta partisipasi masyarakat agar bisa ikut membantu mengawal proses Pilkada 2024 khususnya di Kota Batam. Mengingat, peran masyarakat juga sangat penting untuk membantu dan mengawasi,” tegasnya.
Ia berharap, agar proses Pilkada 2024 khususnya di Kota Batam ini bisa berlangsung dengan tenang dan damai. Buktikan bahwa bangsa Indonesia sudah maju dalam berdemokrasi.
Perbedaan pilihan politik dan pergantian kepemimpinan adalah hal yang biasa di negara demokrasi sehingga tidak perlu disikapi secara berlebihan.
“Sukseskan Pilwakot Batam tanpa adanya kampanye hitam,”pungkasnya. (ABG)
