Kepri, Posmetrobatam.co: Percepatan pengentasan kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Kepri menjadi perhatian ekstra. Terutama kemiskinan ekstrem yang penanganannya belum optimal.
Wakil Gubernur sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, persoalan kemiskinan di tiap kabupaten/kota memiliki karakteristik yang berbeda. Tingkat kemiskinan di kawasan perdesaan dan kepulauan hampir dua kali lipat dibandingkan wilayah perkotaan.
“Selain itu, kemiskinan ekstrem masih menjadi perhatian, dengan estimasi sebanyak 3.293 kepala keluarga (KK). Berdasarkan pemadanan data per 20 Oktober 2026, tercatat 784 KK berstatus aktif, dengan sekitar 71 persen berada pada desil 1,” kata Nyanyang usai memimpin rapat koordinasi pengentasan kemiskinan di Kota Tanjungpinang, Jumat (20/11).
Persoalan lainnya, kata dia, masih terdapat keluarga di Kepri yang belum tercakup secara optimal dalam pemutakhiran data. Sementara jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) berstatus nonaktif mencapai 26.621 peserta.
Ia menekankan, pemerintah daerah tidak boleh membiarkan warga kehilangan akses terhadap bantuan maupun jaminan kesehatan hanya karena persoalan data.
“Karena itu, seluruh kabupaten/kota harus memastikan data masyarakat miskin benar-benar akurat dan terus diperbarui,” ujarnya.
Nyanyang juga menyoroti realisasi sejumlah program pengentasan kemiskinan yang dinilai belum optimal, termasuk bantuan sembako, perbaikan rumah, dan pemasangan listrik bagi rumah tangga miskin.
Dengan waktu efektif tahun anggaran yang semakin terbatas, ia meminta perangkat daerah terkait segera mempercepat pelaksanaan program hingga tuntas sebelum akhir tahun.
Wakil Gubernur Kepri ini turut menyampaikan lima arahan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah se-Kepri.
Pertama, mempercepat verifikasi dan pemutakhiran data keluarga miskin secara akurat dan berbasis alamat. Keluarga yang belum tercatat harus menjadi prioritas, terutama di Kota Batam dan Tanjungpinang yang memiliki jumlah penduduk miskin relatif besar.
Kedua, menetapkan sasaran intervensi berdasarkan karakteristik wilayah. Pendekatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kepulauan harus memperhatikan persoalan transportasi dan keterbatasan layanan dasar, sedangkan wilayah perkotaan dan pedalaman memerlukan strategi sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Ketiga, mempercepat realisasi program bantuan sosial, perbaikan rumah, dan pemasangan listrik bagi rumah tangga miskin. Dinas sosial, dinas kesehatan, perangkat daerah bidang perumahan, serta perangkat daerah yang menangani energi diminta berkoordinasi agar program dapat diselesaikan sebelum tutup tahun anggaran.
Keempat, memastikan keberlanjutan perlindungan jaminan kesehatan dengan berkoordinasi bersama BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah diminta memastikan masyarakat miskin tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, termasuk melalui pengalihan kepesertaan dan skema pembiayaan yang menjadi tanggung jawab daerah.
Kelima, melengkapi dokumen dan administrasi penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan pemerintah pusat.
“Bagi kabupaten/kota yang belum menyelesaikan laporan maupun dokumen perencanaan agar segera menuntaskannya, karena menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan pemerintah,” ucapnya.
Nyanyang juga mengapresiasi kerja keras perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang telah membawa Kepri mencatatkan angka kemiskinan terendah di regional Sumatera dan berada pada posisi keempat terendah secara nasional, yaitu sebesar 4,09 persen.
Namun, menurutnya, capaian itu tidak boleh membuat seluruh pihak berpuas diri karena masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
“Penurunan angka kemiskinan di Kepri harus diikuti dengan penyelesaian berbagai persoalan mendasar, terutama ketimpangan wilayah, kemiskinan ekstrem, serta ketepatan data dan penyaluran bantuan sosial,” tandasnya.(ant)
Tampilan:
Klik: 0













