Bintan, Posmetrobatam.co: Pemerintah Kabupaten Bintan mengusulkan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 29 jadi 25, melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
“Penataan OPD ini bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang lebih ramping, efektif, efisien, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Bupati Bintan, Roby Kurniawan, Selasa (10/11).
Menurut dia, penataan perangkat daerah dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik Kabupaten Bintan sebagai daerah kepulauan, daerah perbatasan, sekaligus daerah pariwisata.
Penyesuaian ini juga memperhatikan beban kerja, hasil evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, serta analisis beban kerja.
Melalui Ranperda tersebut, kata dia, Pemkab Bintan mengusulkan perubahan jumlah perangkat daerah kepada DPRD setempat, dari sebelumnya 29 menjadi 25 perangkat daerah.
Sejumlah OPD yang mengalami penyesuaian, di antaranya penggabungan urusan perikanan, pertanian, dan pangan. Kemudian, penggabungan urusan lingkungan hidup, perumahan, dan kawasan permukiman.
Lalu, penataan urusan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan. Selain itu, urusan pendapatan daerah disatukan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Sementara urusan perindustrian, tenaga kerja, dan perdagangan ditata dalam satu perangkat daerah, serta dinas koperasi dan usaha mikro tetap menjadi perangkat daerah tersendiri.
Lanjut Bupati Roby, penataan OPD tersebut bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan langkah untuk memperkuat koordinasi, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Organisasi boleh lebih ramping, tetapi fungsinya harus lebih kuat. Seluruh urusan pemerintahan tetap dilaksanakan, hanya wadahnya yang kita satukan agar lebih efektif,” ujar dia.
Roby memastikan proses transisi kelembagaan akan dipersiapkan secara matang, termasuk penyesuaian sumber daya aparatur, aset, anggaran, serta dokumen perencanaan.
Hal ini dilakukan agar perubahan struktur organisasi tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Ia turut mengapresiasi DPRD Bintan atas kerja sama, masukan, serta kontribusi terhadap proses pembahasan Ranperda terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
“Kami berharap sinergi pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga dalam menghasilkan kebijakan daerah yang berkualitas, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bintan,” ujar Roby.(ant)
Tampilan:
Klik: 0
