posmetrobatam. co — Jakarta–Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (Kopsindo) mengimbau Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas dalam menyikapi dinamika politik terkini, khususnya terkait isu perdebatan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum Kopsindo, Drs. Rambun Sumardi, Ak.,M.Si menegaskan bahwa Kopsindo siap berdiri sebagai mitra strategis pemerintah yang tidak hanya mendukung program kerja, tetapi juga kritis konstruktif demi kepentingan masyarakat luas.
“Perjuangan Kopsindo ini bersinergi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus mengkritisi kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat. Jika ada kebijakan yang kurang tepat, kami siap memberikan masukan beserta solusinya,” ujar Rambun saat konferensi pers di Jakarta Timur Selasa (27/10/2026).
Rambun menilai perdebatan politik yang kembali menghangat terkait isu ijazah dan keputusan MK berpotensi mengganggu stabilitas nasional serta jalannya roda pemerintahan.
Menurutnya, ada empat dampak utama yang perlu diwaspadai jika isu politik ini terus dibiarkan berlarut-larut:
1. **Efektivitas Masa Jabatan Terganggu:** Secara politik, waktu efektif pemerintahan berjalan sangat singkat sebelum iklim politik menuju pemilu berikutnya kembali memanas. Kegaduhan politik dinilai hanya akan membuang waktu dan energi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam merealisasikan program Asta Cita.
2. **Kesejahteraan Masyarakat Terabaikan:** Dinamika politik yang terlalu berfokus pada isu figur berisiko mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan krusial warga, seperti masalah ekonomi, sektor pertanian, hukum, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendaftaran tanah.
3. **Keraguan Investor Asing:** Ketidakpastian dan ketegangan politik dalam negeri dapat menimbulkan persepsi kerawanan keamanan, sehingga investor asing berpotensi menunda atau membatalkan penanaman modal di Indonesia.
4. **Pembelahan Sosial:** Polarisasi di tingkat masyarakat dan tokoh politik dikhawatirkan semakin tajam jika narasi perseteruan terus digoreng publik.
Oleh karena itu, Kopsindo meminta Presiden Prabowo untuk hadir menenangkan situasi politik, sementara para elit politik dan mantan pejabat dihimbau untuk menahan diri demi stabilitas bangsa.
“Kopsindo menyadari dinamika hukum yang ada. Namun, proses pemilu sudah selesai, pasangan Presiden dan Wakil Presiden telah dilantik dan diterima oleh publik. Jangan sampai energi bangsa habis hanya untuk berkutat pada isu ijazah, sementara kita harus fokus mengatasi krisis keuangan APBN, pengentasan kemiskinan, penuntasan korupsi, serta penyediaan pendidikan dan kesehatan gratis,” jelas Rambun.
Ia menambahkan, mekanisme politik di DPR maupun konsolidasi partai koalisi membutuhkan proses panjang yang memakan waktu dan biaya politik besar. Ia berharap pasangan Prabowo-Gibran dapat terus fokus bekerja dan memimpin hingga akhir masa jabatan pada 2029 tanpa gangguan stabilitas yang tak perlu.
(Fri)
