Posmetrobatam.co: Polemik RSUD Kundur menjadi perhatian serius Bupati Karimun, Iskandarsyah. Mulai dari manajemen hingga fasilitas yang dimiliki rumah sakit tersebut. Guna menjawab keluhan dan persoalan dimasyarakat. Bupati Iskandarsyah, Kamis (30/4) pagi pun langsung melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi. Tujuannya tak lain agar pelayanan kesehatan di Kundur dapat benar-benar dirasakan masyarakat sekitar.
Saat dikonfirmasi POSMETRO Kamis sore Bupati Iskandarsyah mengatakan, melihat permasalahan RSUD Kundur harus dilihat secara utuh dan mendalam. Sehingga permasalahan yang terjadi dapat dengan baik dilihat. Mulai dari fasilitasnya, makan pasien hingga manajemen serta permasalahan tunda bayar (TB) yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya juga menjadi problem.
Bupati Iskandarsyah juga menyatakan, bahwa ia optimis akan menyelesaikan masalah tersebut. Ia juga telah melakukan pengambil sampling terhadap keterangan pasien secara langsung agar dijadikan bahan evaluasi yang akan dilakukan.
“Akan kita selesaikan perlahan, termasuk evaluasi menyeluruh termasuk manajemen RSUD tersebut,” ucap bupati Iskandarsyah.
Dipaparkannya, dalam APBD tahun 2026 ini, pemerintah daerah telah menganggarkan hampir Rp 8 milyar pada RSUD Kundur.
“Total sebesar Rp7.945.728.100,-. Hampir Rp 8 Milyar sudah dianggarkan tahun 2026. Dengan uraian Air dan Wifi Rp299 juta lebih, IKU Bebas Rp350 juta, peralatan medis dan perlengkapan lain Rp 2 milyar. BLUD Rp 2 milyar lebih, bahkan untuk ambulance laut dan operasional pun sudah dianggarkan Rp260 juta. Yang paling tak kala kita anggarkan juga untuk tunda bayar (TB) sebesar Rp 3 milyar,” rinci Bupati Iskandar lagi.
Belum selesai disitu, ia memastikan dari data, total tunda bayar (TB) di RSUD Kundur cukup tinggi pada tahun 2024 mencapai Rp4.7 milyar lebih. Namun pada tahun 2025 dibayarkan Rp948 juta lebih, dan tahun 2026 kembali dibayarkan hampir Rp 3 milyar. Sehingga masih tersisa hutang TB sebesar Rp876 juta lebih yang harus diselesaikan pemerintah kembali mendatang.
“Ternyata tunda bayar 2024 juga menjadi alasan yang memberatkan pengelolaan rumah sakit. Untuk itu sekali lagi masalah di RSUD Kundur harus kita lihat secara utuh,” tandasnya lagi
Sementara terkait makan minum pasien yang juga menjadi masalah, Bupati Iskandar juga memastikan tahun 2026 pemerintah daerah juga menganggarkan sebesar Rp 84 juta lebih.
“Nah dari sini semua kita evaluasi dan kita pelajari apa yang menjadi permasalahan hingga menimbulkan masalah ini. Kita sudah anggarkan, namun ternyata tidak dibawa ke RSUD Kundur. Untuk itu sekali lagi akan segera kita lakukan evaluasi dan dalam permasalahan ini. Yang utama kita pastikan selesaikan permasalahan ini. Sehingga masyarakat di Kundur benar-benar merasakan manfaat pelayanan kesehatan yang optimal,” tutup Bupati Iskandarsyah.(ria)
