Batam, posmetrobatam.co: Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat literasi keuangan masyarakat guna mencegah maraknya praktik keuangan ilegal. Upaya ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat menghadiri kegiatan Edukasi Keuangan Syariah dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026).
Firmansyah menghadiri kegiatan tersebut mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Kegiatan ini diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kota Batam sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang sehat, aman, dan sesuai prinsip syariah.
Dalam sambutannya, Firmansyah mengingatkan masyarakat agar semakin cerdas dalam mengelola keuangan di tengah pesatnya perkembangan sektor jasa keuangan. Ia juga meminta masyarakat lebih waspada terhadap berbagai tawaran investasi yang tidak jelas legalitasnya.
“Literasi keuangan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga menjadi benteng perlindungan agar masyarakat tidak mudah terjebak investasi bodong, pinjaman ilegal, maupun praktik keuangan yang merugikan,” ujarnya.
Firmansyah juga menyoroti fenomena yang kerap dialami pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menjelaskan, banyak pelaku usaha yang sebenarnya memiliki usaha produktif namun gagal memperoleh akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena terkendala riwayat kredit yang buruk akibat pinjaman online.
“Kami sering menemukan pelaku UMKM yang sebenarnya layak mendapatkan KUR, tetapi tidak lolos karena terbentur catatan kredit akibat pinjaman online. Ini menjadi pelajaran penting agar masyarakat lebih bijak menggunakan layanan keuangan,” jelasnya.
Menurutnya, edukasi keuangan menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terjebak dalam pinjaman yang justru dapat merusak rekam jejak keuangan mereka di masa depan.
Selain itu, Firmansyah menilai Tim Penggerak PKK memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran finansial di tingkat keluarga. Dengan jaringan yang menjangkau hingga lingkungan terkecil masyarakat, PKK dinilai mampu menjadi motor penggerak literasi keuangan secara lebih luas.
“Ketika ibu-ibu PKK memahami keuangan syariah dan mampu mengenali aktivitas keuangan ilegal, informasi tersebut akan menyebar hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Inilah kekuatan edukasi yang dimulai dari rumah tangga,” tambahnya.
Ketua OJK Provinsi Kepri Sinar Danadjaya memaparkan berbagai produk dan layanan keuangan syariah. Para peserta juga mendapat pemahaman mengenai ciri-ciri aktivitas keuangan ilegal yang kerap menyasar masyarakat melalui berbagai modus.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi agen literasi keuangan. OJK berpesan masyarakat dapat menyebarkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang bijak, aman, dan berkelanjutan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sinergi antara Pemko Batam, OJK, dan Tim Penggerak PKK diharapkan mampu memperkuat literasi keuangan masyarakat sekaligus melindungi warga dari berbagai praktik keuangan ilegal.(hbb)
