74 SPPG Segera Beroperasi di Kepri, Ada Peluang Tambah Dapur Baru Lagi

187

Batam, Posmetrobatam.co: Sebanyak 74 calon dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kepri dipersiapkan untuk mulai beroperasi dan melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Regional (Kareg) SPPG Kepri, Anindita Ayu, mengatakan, pemerintah daerah bersama SPPG berkomitmen mengejar sisa target penerima manfaat pada tahun berjalan.

“Capaian Kepri saat ini sekitar 78 persen dari target penerima manfaat. Insya Allah di tahun ini akan kami kejar untuk sisanya,” ujar Anindita, Rabu (7/1).

Berdasarkan data SPPG, dari total target 605.150 penerima manfaat MBG di Kepri, sebanyak 474.708 orang telah menerima layanan.

Jumlah tersebut mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (3B) yang menjadi sasaran utama program penguatan gizi nasional.

BACA JUGA:  Pengajian TP-PKK Batam, Komitmen Erlita Amsakar Membina Akhlak dan Pererat Ukhuwah

Dari sisi infrastruktur, hingga kini sebanyak 172 dapur SPPG telah beroperasi penuh dari total potensi 305 dapur yang direncanakan di seluruh kabupaten dan kota di Kepri.

“Yang 305 dapur itu merupakan potensi. Saat ini sudah ada 74 calon SPPG yang berada di tahap persiapan. Selain itu, ada juga dapur 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang masih dalam proses,” kata Anindita.

Untuk dapur di wilayah 3T, Anindita menyebutkan hingga kini belum ada yang beroperasi, namun proses persiapan masih terus berjalan.

Ia juga membuka kemungkinan adanya penambahan dapur baru seiring evaluasi kebutuhan di lapangan.

Terkait layanan selama libur Natal dan tahun baru, Anindita memastikan seluruh dapur SPPG di Kepri masih menghentikan sementara penyaluran MBG hingga 7 Januari 2026.

BACA JUGA:  Rombongan Komisi III DPR Aceh Sambangi BP Batam

“Sesuai surat edaran dari pemerintah pusat. Penyaluran dijadwalkan kembali normal mulai 8 Januari yakni esok,” kata dia.

Sementara itu, untuk perubahan kebijakan seperti insentif kader pos pelayanan terpadu (posyandu), gaji petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) MBG, maupun teknis operasional lainnya di tahun 2026, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pusat.

“Kami masih menunggu juknis 2026 sebagai acuan pelaksanaan ke depan,” tutup Anindita.(ant)