Natuna, Posmetrobatam.co: Badan Pengelola Geopark Nasional (BPGN) Natuna bersama BPJS Ketenagakerjaan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka sinergi program edukasi, promosi wisata, dan pengembangan Geopark Nasional Natuna.
Penandatanganan MoU ini berlangsung pada Selasa (30/9) di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko.
Sekda Natuna, Boy Wijanarko mengungkapkan tujuan kerja sama ini agar Badan Pengelola Geopark Nasional (BPGN) Natuna terintegrasi dengan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna.
“Dalam naskah kesepahaman yang ditandatangani, kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam sinergitas upaya edukasi Geopark, promosi wisata, serta pemberdayaan masyarakat,” ungkap Boy Wijanarko.
Kesepakatan ini sebut Boy Wijanarko mencakup pemanfaatan potensi sumber daya Geopark Nasional Natuna melalui kerja sama di bidang geodiversity, biodiversity, dan culture diversity yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Serta mendukung perlindungan ketenagakerjaan,” sebut Boy Wijanarko.
Sekda Natuna, Boy Wijanarko menyampaikan apresiasi atas inisiatif kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi antara BPGN Natuna dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah nyata dalam mewujudkan pengelolaan Geopark yang berkelanjutan.
“Sekaligus memberi perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja lokal,” ucapnya lagi.
Pemerintah Daerah Natuna ujar Boy Wijanarko, menyambut baik upaya ini. Dengan harapan MoU ini tidak hanya mendukung keberlanjutan Geopark Natuna sebagai destinasi wisata berkelas internasional.
“Namun yang terpenting mampu melindungi masyarakat Natuna melalui jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegasnya.
Melalui kerja sama ini kata Boy Wijanarko BPGN Natuna dan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk melaksanakan program-program strategis sesuai ruang lingkup yang telah disepakati.
“Serta menindaklanjutinya dengan perjanjian kerja sama teknis yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.(maz)
