POSMETROBATAM: Malaysia menolak Peta Standar Tiongkok Edisi 2023 yang menunjukkan klaim sepihak atas wilayah maritim Malaysia berdasar Peta Baru Malaysia 1979.
Dilansir dari Antara, Kementerian Luar Negeri (KLN) Malaysia dalam pernyataan media yang diakses di Kuala Lumpur, Kamis (31/8), mengatakan, Malaysia secara konsisten menolak klaim kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksi pihak asing mana pun atas kawasan maritim negara tersebut berdasar Perjanjian Baru Peta Malaysia 1979.
Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok pada Senin (28/8), mengeluarkan Peta Standar Tiongkok Edisi 2023. Di mana menurut Wisma Putra (KLN Malaysia), antara lain menunjukkan klaim maritim sepihak Tiongkok yang melewati kawasan maritim Sabah dan Sarawak.
Selain tidak mengakui klaim Tiongkok di Laut China Selatan yang tertuang dalam peta tersebut, Wisma Putra juga mengatakan, peta itu sama sekali tidak mengikat Malaysia.
KLN mengatakan Malaysia berpandangan bahwa permasalahan Laut China Selatan merupakan persoalan yang kompleks dan sensitif. Permasalahan itu perlu ditangani secara damai dan rasional melalui dialog dan negosiasi berdasar ketentuan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).
Malaysia berkomitmen terus bekerja sama memastikan semua pihak menerapkan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DOC) secara komprehensif dan efektif.
Selain juga berkomitmen terhadap kode etik yang efektif dan substantif dalam proses negosiasi Laut China Selatan (COC), serta tujuan penyelesaian COC sedini mungkin.
(jp group)
