POSMETROBATAM: Kritik yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dianggap sebagai salah satu pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena krtikan Hasto itu mengarah kepada semua pihak, termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, Hasto yang menyebut food estate sebagai kejahatan lingkungan dianggap menghina beberapa kader PDIP sendiri yang ada di pemerintahan. Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara mengungkapkan, program tersebut sengaja digagas Jokowi sebagai solusi masa depan dalam menjaga tatanan pangan untuk masyarakat Indonesia.
Ia menilai, secara tidak langsung pernyataan Hasto itu juga menyinggung Pramono Anung yang merupakan sekretaris kabinet Indonesia Maju dan Presiden Jokowi yang juga kader PDIP.
“Istilahnya kritik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto jadi seperti jeruk makan jeruk,” kata Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara kepada wartawan, Senin (21/8).
Igor mengatakan, program food estate yang digagas Jokowi sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat di masa depan. Pasalnya, program tersebut mampu menjamin kedaulatan rakyat seiring semakin bertambahnya angka penduduk Indonesia.
Menurt Igor, proyek food estate memang ditargetkan untuk jangka panjang. Maka dari itu tidak heran jika hasilnya saat ini belum terlalu terlihat karena memang diprogram Jokowi untuk masa depan rakyat Indonesia.
“Program Peningkatan Penyediaan Pangan Berbasis Food Estate merupakan program resmi pemerintah sebagai solusi masa depan untuk menjamin kedaulatan pangan Indonesia seiring meningkatnya jumlah penduduk Indonesia,” ujar Igor.
Igor menyebut, pernyataan Hasto soal kejahatan lingkungan mampu merugikan dan menyakiti banyak hati beberapa pihak, yang ikut terlibat langsung dalam proyek tersebut. Selain itu, Hasto juga dapat menyakiti hati masyarakat Indonesia dengan menyebut food estate merupakan proyek yang gagal dan merusak lingkungan.
Banyak pihak yang terlibat dalam mega proyek tersebut di antaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, LHK, Desa/PDTT, ESDM, BUMN, Investasi/BKBM, Kementerian Perhubungan, Koperasi dan UKM, PPN/Bapenas, dan Kementerian Keuangan.
“Narasi adanya ‘kejahatan lingkungan’ dalam proyek lumbung pangan tidak bisa dipertangggung jawabkan mengingat begitu banyak kementerian pendukung yang dilibatkan oleh Presiden Jokowi,” tegas Igor.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik pada program lumbung pangan atau food estate yang dikerjakan pemerintah dengan penanggung jawab Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Hasto menyebut, proyek itu sebagai bagian dari kejahatan lingkungan.
Menurut Hasto, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Sementara program food estate justru membabat hutan. (Jp Group)
