Kepri, Posmetrobatam.co: Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (25/7).
Pertemuan tersebut membahas dua agenda utama: penuntasan wilayah Blindspot dan sinyal lemah di Kepri, serta peluang investasi dalam pengembangan kawasan Artificial Intelligence (AI) dan pusat data berskala nasional di Pulau Bintan.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Nyanyang menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri telah mengidentifikasi 22 titik Blindspot dan 124 daerah lemah sinyal yang tersebar di lima kabupaten: Bintan, Anambas, Lingga, Natuna, dan Karimun.
Beberapa wilayah seperti Natuna dan Anambas yang masuk kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan membutuhkan prioritas penanganan, termasuk juga Tambelan, Dabo, dan Lingga.
Selain itu, Nyanyang menyampaikan rencana ambisius Pemprov Kepri untuk membangun kawasan AI dan pusat data nasional di Pulau Bintan. Lahan seluas 3.000 hektare telah disiapkan.
Lokasi tersebut dipilih karena ketersediaan lahan eks tambang, potensi energi terbarukan (air, solar, angin), dan akses langsung ke jaringan kabel laut internasional.
“Ini bukan sekadar infrastruktur digital. Ini adalah lompatan strategis agar Kepri menjadi beranda digital NKRI,” tegas Nyanyang Haris.
Proyek ini juga akan mengintegrasikan pasokan listrik hingga 1 gigawatt, klasifikasi data terbuka untuk layanan cloud pihak ketiga, serta dukungan Program Revitalisasi Nasional (PRN) untuk pengembangan energi di kawasan Tanjung Uban dan Kijang.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemprov Kepri.
“Kami siap mendukung. Data dari Dinas Kominfo Kepri sudah lengkap dengan koordinat lokasi. BAKTI Komdigi akan segera bergerak untuk menindaklanjuti 22 titik Blindspot dan 124 daerah lemah sinyal,” ujar Nezar.
Menurutnya, percepatan penyediaan infrastruktur TIK di wilayah 3T menjadi prioritas nasional dan selaras dengan agenda pemerataan transformasi digital.
Sementara itu, Dirjen Teknologi Pemerintahan Digital Komdigi, Mira Tayyiba, menegaskan bahwa pembangunan kawasan AI dan pusat data tersebut merupakan proyek strategis yang sepenuhnya dibiayai oleh sektor swasta, namun Pemda tetap harus dilibatkan secara aktif.
“Pemerintah daerah kami dorong untuk memperoleh kontribusi minimal 15 persen dari total nilai investasi. Ini bentuk kolaborasi yang adil antara pusat, daerah, dan swasta,” ujar Mira.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi hijau dalam operasionalisasi proyek.
“Pembangunan data center harus berbasis energi terbarukan dan sistem pendingin yang efisien.
Kebutuhan daya untuk pemrosesan AI sangat besar, sehingga pendekatan ramah lingkungan menjadi mutlak,” tutupnya. (zah/*)
