Batam, Posmetrobatam.co: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Choiri Fauzi, dengan melalukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk aksi-aksi kemanusiaan.
Penandatanganan dilaksanakan dalam Rapat Kerja Nasional Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) di Ballroom Pasifik, Batu Ampar, Kamis (24/4)
Menteri Abdul Kadir Karding menyampaikan apresiasi atas semangat para pejuang kemanusiaan di Kepulauan Riau. Ia menyoroti fakta bahwa dari 4,3 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI), 80% adalah perempuan yang rentan terhadap kekerasan dan perdagangan manusia (human trafficking).
Ia menilai ini menjadi PR besar bagi kita semua. Mulai dari proses keberangkatan, penempatan kerja, hingga kepulangan PMI harus diawasi dengan ketat. Terutama nasib anak-anak mereka yang ditinggalkan-soal parenting, ekonomi keluarga, dan hubungan jarak jauh.
“Ini PR besar kita semua. Karena mulai proses keberangkatan, penempatan kerja hingga kepulangan PMI yang harys diawasi dengan ketat,” kata Abdul Kadir.
Ia juga menekankan pentingnya pemberangkatan PMI secara prosedural. Ia minta untuk lebih ketat dalam pengawasan. Banyak pekerja migran yang diberangkatkan secara ilegal oleh calo-calo terorganisir.
“Jika berangkat secara resmi, negara bisa melindungi mereka dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi mengajak seluruh kementerian untuk bersinergi sebagaimana pesan Presiden RI demi menciptakan efisiensi kerja dalam menangani isu-isu sosial.
Ia menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang seringkali dipicu oleh penyalahgunaan teknologi, seperti handphone.
“Ada kasus pemerkosaan yang terjadi akibat pengaruh dari penggunaan handphone. Ini sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Kementerian PPPA kini, katanya telah mengembangkan program “Ruang Bersama dan Ruang Ramah Anak” yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini dan meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anak, khususnya anak perempuan.
“Ini adalah bentuk nyata dari upaya preventif kami agar anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang,” beber Arifah.
Aktivis kemanusiaan RD Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong, yang akrab disapa Romo Paschal, menyoroti maraknya pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang lolos melalui jalur resmi, terutama Pelabuhan Internasional Batamcenter.
Romo menyebut, sepanjang awal tahun ini, tercatat sekitar dua ribuan WNI dideportasi dari Malaysia. Fakta itu sangat mengejutkan. Sebab, sebagian besar dari mereka berangkat melalui jalur resmi menggunakan paspor pengunjung, namun ternyata bekerja secara ilegal di negeri jiran khusunya di Malaysia.
“Ini tanggung jawab besar pemerintah. Kita harus bersama-sama meminimalisir ini. Sudah seharusnya ada perhatian khusus terhadap keberangkatan melalui jalur resmi,” ujar Romo Paschal, di Hotel Pasific Batam.
Namun demikian, Ia mengapresiasi perhatian yang diberikan oleh Menteri P2MI atas isu ini, namun menekankan bahwa upaya konkret di lapangan masih sangat dibutuhkan. “Terima kasih atas perhatian dari kementerian, tapi kita butuh tindakan nyata, bukan hanya reaksi sesaat,” ujarnya. (hbb)
