Bea Cukai dan Pemko Batam Larang Masyarakat Beli dan Edarkan Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Batam, Posmetrobatam.co: Jajaran Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya peredaran rokok ilegal untuk menekan distribusi produk tanpa pita cukai resmi.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bea Cukai Batam, Mujiono mengatakan, pihaknya mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), terutama dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan peredaran rokok ilegal.

“Sepanjang 2026 pihaknya telah melaksanakan dua kali operasi bersama Pemko Batam,” katanya saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11).

Namun, ia mengatakan, keberhasilan kegiatan tersebut tidak hanya diukur dari jumlah barang kena cukai (BKC) yang ditindak atau barang bukti yang diamankan, melainkan juga dari peningkatan pemahaman masyarakat.

“Target utamanya bukan jumlah penindakan atau total barang bukti, tetapi lebih kepada unsur edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat semakin memahami apa itu rokok ilegal serta memiliki kesadaran untuk tidak membeli maupun mendistribusikannya,” katanya.

Menurut dia, sosialisasi mengenai larangan membeli dan mengedarkan rokok ilegal masih perlu ditingkatkan agar edukasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Mujiono menjelaskan, DBHCHT merupakan dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada daerah yang memiliki keterkaitan dengan industri hasil tembakau, termasuk daerah konsumsi, pemasaran, dan distribusi produk tembakau.

“Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, bidang kesehatan 40 persen, serta penegakan hukum 10 persen,” katanya.

Ia menyebutkan alokasi DBHCHT untuk Pemko Batam pada 2025 sekitar Rp100 juta.

“Indikator pemerintah pusat untuk alokasi DBHCHT merupakan nilai cukai. Kalau di Batam ada perusahaan rokok, namun orientasinya ekspor jadi tidak ada pungutan cukainya. Itu makanya nilai cukai yang dihasilkan di Batam kecil,” katanya.

Dari jumlah tersebut, porsi 10 persen untuk penegakan hukum hanya sekitar Rp10 juta hingga Rp11 juta, sehingga ruang pelaksanaan kegiatan bersama, termasuk sosialisasi dan operasi, masih terbatas.

Bea Cukai Batam bersama Pemko Batam telah melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan dana tersebut.

“Harapannya nanti dapat memaksimalkan sosialisasi, pendekatan hukum, dan alokasi untuk bidang kesehatan dan pendidikan yang lebih maksimal. Hal-hal seperti itu kita koordinasikan lebih erat lagi dan beri saran dan masukan,” katanya.(ant)

Statistik artikel
Tampilan:
Klik: 0
Exit mobile version