Batam, Posmetrobatam.co: Aspirasi dan keluhan pelaku usaha di kawasan industri Kota Batam diusulkan menjadi bahan penyusunan pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri (KI).
Dalam kunjungan kerja Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU KI Komisi VII DPR RI yang digelar di Batam, Jumat (13/11), sejumlah persoalan krusial mencuat dari paparan pengelola kawasan maupun pelaku industri, mulai dari tingginya harga gas untuk kebutuhan produksi, kendala penerapan regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), hingga lambatnya proses perizinan.
Perwakilan dari Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Christo Sijabat mengatakan, seluruh data dan permasalahan yang dihimpun di lapangan akan dirangkum untuk diusulkan kepada tim perumus undang-undang.
“Di sini kami sudah mendengarkan keluhan-keluhan yang dialami perusahaan kawasan industri beserta tenant-nya. Data dan permasalahan yang kami dapatkan hari ini akan dikumpulkan untuk diusulkan kepada tim Panja RUU Kawasan Industri Komisi VII,” kata Christo di Batam.
Menurut Christo, salah satu keluhan utama yang disampaikan perwakilan Kabil Integrated Industrial Estate (KIIE) berkaitan dengan kebutuhan energi dengan harga kompetitif, khususnya gas.
“Harga gas yang juga mempengaruhi harga listrik merupakan salah satu komponen penting dalam proses produksi sehingga kenaikan harga dapat mempengaruhi daya saing biaya produksi perusahaan,” ujarnya.
Selain persoalan energi, pelaku industri juga mengeluhkan penerapan regulasi TKDN yang dinilai belum berpihak kepada pabrikan dalam negeri saat harus bersaing dengan produk impor serta Online Single Submission (OSS) yang dianggap belum konsisten serta membutuhkan waktu cukup lama dalam penerbitan perizinan.
Sementara itu, anggota Panja RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI, Hendry Munief memastikan seluruh masukan dari pelaku usaha di Batam menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan pasal-pasal RUU tersebut.
“Target kami lebih kepada mendengar, mencatat, kemudian menindaklanjuti menjadi pasal-pasal dari rancangan undang-undang kawasan industri,” ujar Hendry.
Ia menilai, posisi strategis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan regulasi kawasan industri nasional.
“Saya pikir (Kepri) memang harus menjadi sorotan tersendiri dan khusus ya, karena kita berada di wilayah terdepan berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Ini menjadi perhatian yang sangat besar untuk program hilirisasi dan industrialisasi,” katanya.
Hendry berharap RUU Kawasan Industri yang tengah disusun dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, sehingga agenda hilirisasi dan industrialisasi yang dicanangkan pemerintah dapat terealisasi dengan baik.(ant)
Tampilan:
Klik: 0
