Pinang, Posmetrobatam.co: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil Kepri masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saat ini terdapat 164 titik SPPG daerah terpencil se-Kepri yang telah ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), namun belum satu pun yang beroperasi,” kata Sekretaris Satgas MBG Kepri, Rika Azmi usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (24/8).
Dari 164 titik tersebut, kata dia, sebanyak 27 SPPG telah melalui appraisal, lalu memiliki kepala SPPG dan siap beroperasi.
Kemudian, sebanyak 65 SPPG telah melalui appraisal tetapi belum memiliki kepala SPPG, 13 SPPG telah terbangun tetapi belum menjalani appraisal, lalu 43 SPPG masih dalam proses pembangunan, dan 16 SPPG telah masuk dalam titik portal mitra tetapi belum ditetapkan.
“Ini menjadi salah satu pekerjaan yang harus kita dorong bersama agar pelayanan MBG tidak hanya terkonsentrasi di wilayah aglomerasi, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil,” ujar Rika.
Ia memaparkan, sebaran 164 SPPG daerah terpencil di Kepri itu meliputi Kota Batam 35 titik, Kota Tanjungpinang satu titik, Kabupaten Bintan 17 titik, Kabupaten Karimun 18 titik, Kabupaten Natuna 14 titik, Kepulauan Anambas 23 titik, dan Kabupaten Lingga 56 titik.
Menurutnya, apabila seluruh SPPG aglomerasi dan daerah terpencil telah beroperasi, jumlah SPPG di Kepri diproyeksikan mencapai 404 titik yang tersebar di 7 kabupaten/kota setempat.
Rika Azmi yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepri itu turut melaporkan hingga 24 Agustus 2026, realisasi penerima manfaat MBG di Kepri telah mencapai 87,47 persen dari target 679.402 penerima manfaat.
Namun demikian, capaian tersebut masih menunjukkan kesenjangan antardaerah. Karimun menjadi daerah dengan realisasi tertinggi sebesar 97,39 persen, disusul Batam 93,25 persen, Natuna 84,54 persen, Tanjungpinang 85,13 persen, dan Bintan 74,02 persen.
Sementara itu, realisasi di Kepulauan Anambas baru mencapai 42,13 persen dan Lingga 44,46 persen.
“Data ini masih menggunakan data periode 2025 dan akan dilakukan pemutakhiran pada awal September 2026, karena data Dapodik masih terus mengalami perubahan,” ungkap Rika.
Sementara dari sisi infrastruktur pelaksana, lanjut Rika, sejauh ini terdapat 240 SPPG aglomerasi di Kepri. Namun, sebagian masih menghadapi kendala operasional.
Menurutnya, sebanyak 8 SPPG belum beroperasi karena dana pada virtual account belum tersedia. Selain itu, satu SPPG masih dalam proses renovasi, satu SPPG mengalami permasalahan virtual account, dan satu SPPG belum beroperasi akibat konflik internal antara yayasan dan mitra.
SPPG yang belum operasional ini tersebar di Batam tujuh titik, Tanjungpinang satu titik, Natuna satu titik, dan Bintan dua titik.
“Kita akan terus berkoordinasi dengan BGN terkait pelaksanaan program MBG di Kepri, termasuk menggesa pengoperasian SPPG daerah terpencil, karena warga sekitar sangat menanti-nantikan MBG ini,” tandasnya.(ant)
