Pimpinan baru di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, menjadi kabinet pertama di kepemimpinan Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam.
Kepala Dishub Batam berganti, Drs. Leo Putra, A.P., M.Si. resmi dilantik oleh Walikota Amsakar sebagai Kepala Dinas Perhubungan yang baru pada tanggal 30 Juli 2025, menggantikan Salim, S.Sos., M.Si.
Acara serahterima jabatan (Sertijab) berlangsung di Kantor Dinas Perhubungan, Senin (4/8), dihadiri berbagai pihak, termasuk dari Inspektorat, BKPSDM Kota Batam dan jajaran Pejabat Dinas Perhubungan Kota Batam.
Pergantian pimpinan ini diharapkan mampu membawa dampak positif yang signifikan. Dengan pengalaman dan visi yang dimiliki oleh Leo, Dishub Batam optimis dapat menghadapi berbagai tantangan.
SELASA (16/9), Metro Forum mendapat kesempatan untuk berbincang tentang gebrakan pertama sang Kadishub, menyambut sehari menjelang Hari Perhubungan Nasional.
Seperti biasa, diskusi Metro Forum dipandu oleh (Kapten) Haryanto, Direktur POSMETRO. Berikut petikan wawancaranya:
Tantangan apa yang ada di lapangan? Inovasi apa yang sudah dilakukan? Ini kabinet pertama kepemimpinan Amsakar-Li Claudia. Kami, masyarakat ingin tahu soal proyek strategis apa yang dilakukan di tahun ini oleh Dishub Batam?
Sebelum menjawab, yang perlu kita ketahui, baru sebagian eselon 2 yang dilantik di kepemimpinan Bapak Amsakar dan Ibu Li Claudia sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam. Salah satunya Kadishub. Dilantik tanggal 31 Juli. Efektifnya kerja dari tanggal 4 Agustus. Jadi ini pergantian di pertengahan tahun. Saya punya empat bulan lagi di tahun ini.
Yang jelas posisi mutasi itu hal biasa. Mengemban amanah dari pimpinan. Saya lagi bertugas untuk mengupayakan, melaksanakan yang sudah disusun sebelumnya untuk tahun 2025. Saya berusaha merubah. Karena berat tanggungjawab yang dibebankan pimpinan untuk pertengahan tahun ini, menggantikan yang lama. Masih banyak PR dan tugas yang kami harus lakukan.
Kalau dirumuskan, yang paling prioritas ada dua. Pertama masalah perparkiran Batam. Kedua masalah lalu-lintas. Kami coba membenahi, dua hal tersebut. Dan yang jelas sekarang masih ada empat bulan untuk memperbaiki.
Kemudian untuk tahun 2026 juga sudah disusun sebelumnya, untuk program yang selanjutnya. Jadi kami masuk saat ini, melaksanakan apa yang sudah disusun dan berupaya melakukan yang lebih baik. Insya Allah di tahun 2027 baru bisa kita menyusun program.
Dua hal yang jadi prioritas tadi menjadi wajah perhubungan kota Batam.
Pertama Parkir. Sebelumnya, jarang mencapai target. Bahkan bisa dibilang tidak pernah capai target.
Artinya, yang pertama, kita berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor parkir ini. Kita sudah melakukan kiat-kiat dan sesuatu hal. Di samping meningkatkan pendapatan, juga punya target wajah perparkiran di Batam harus berubah. Itu sudah kami upayakan dari awal.
Waktu pertama kali menjabat, kita arahkan untuk semua jukir bertemu dengan saya. Dan alhamdulillah Walikota juga ikut menemui sekitar 600 jukir.
Jadi sekarang secara struktur parkir, jukir inilah ujung tombak. Kami harus menyentuh langsung.
Untuk jangka pendek, yang ada di Perwako parkir wajib dilaksanakan. Insya Allah empat bulan terakhir ini pendapatan parkir bisa meningkat.
Kemudian, selain itu, juga memperbaiki etika pelayanan. Dalam waktu yang sempit ini, insya Allah bisa kami lakukan.
Dari sekitiar 600 jukir yang sudah ditemui, bagaimana kita sebagai warga Batam cara mengetahui, jukir seperti apa yang resmi?
Jadi begini. Kita urai dulu satu persatu. Saya masuk ke Dishub yang sudah teregistrasi ada 593 jukir. Ini yang dulu saya benahi. Kalau sudah ini berjalan baik, baru kita mencoba membenahi yang lain. Mana titik-titik yang kata orang ada jukir ilegal coba kita tertibkan.
Database Dishub saat ini, ada ada 593 titik dan 593 jukir yang teregistrasi. Ini yang kita temui dan mesti mengikuti semua aturan yang sudah ada.
Mulai kapan efektif pembenahan tersebut?
Tanggal 4 Agustus baru serahterima. Seterusnya baru konsolidasi. Karena yang jadi kritikan selalu masalah parkir, jadilah masalah parkir ini yang harus dibenahi. Jadi ini dulu yang kita fokuskan. Ternyata disambut baik.
Nah, kebetulan di tahun ini ada kegiatan semacam konsultan, untuk penghitungan nilai potensi titik parkir. Ini sudah selesai dilakukan. Untuk mencapai target perhitungan dari konsultan itu, mulai dari 1 September yang saya terapkan.
Ini saya akan jamin, pastikan yang titik teregistrasi, saya pastikan mereka pakai atribut, seragam, memberi karcis. Saya sekarang pastikan sesuai titik dan perhitungan potensi.
Jadi karcis harus diberikan mau orang minta atau tidak. Insya Allah ini sudah diterapkan di 1 September. Sudah saya instruksikan didrop karcis sesuai titik potensi.
Kami masih melihat titik-titik yang ada tukang parkirnya, pertama soal seragam parkir. Ada yang masih tidak seragam. Kedua masih sering mendapati banyak jukir yang tidak memberikan karcis retribusi. Bagaimana mengatasi masalah yang seperti ini?
Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, database yang teregistrasi 593 titik dan jukir. Ini dulu yang saya harus benahi. Setelah ini berjalan dengan baik baru ekspansi ke lain.
Seperti yang disebutkan tadi, ke jukir yang tidak resmi misalnya.
Seperti apa menentukan titik parkir itu?
Di perparkiran itu ada tiga. Pertama, Pajak parkir; seperti di mall, pelabuhan. Ini langsung masuk ke kas Bapenda. Kemudian ada parkir mandiri; misalnya satu tempat yang meminta bayar bulanan, seperti Indomaret, Alfamart. Kemudian parkir OTS (on the street). Inilah yang pakai jukir. Inilah yang disebut titik parkir. OTS Ini yang saya benahi.
Kalau sudah tertib, baru kita mulai ekspansi lagi mencari titik-titik parkir yang punya potensi. Ini kan bisa menambah pendapatan daerah. Jadi saya perbaiki dulu yang ada, baru kita bisa memperbaiki yang lain.
Kalau terkait penentuan titik parkir, saya perbaiki dulu yang sudah ada ini. Kita pastikan dulu sudah masuk database Dishub. Mungkin masih ada yang tidak teregistrasi.
Jadi kita perbaiki dulu. Dan titik serta potensi parkir ini sudah ada sebelumnya dan biasanya sudah ditentukan oleh konsultan.
Target retribusi parkir berapa tahun ini?
Di Anggaran murni Rp18 miliar, di anggaran perubahan ditambah jadi Rp20 miliar. Di Agustus baru mencapai Rp8 miliar. Tapi insya Allah dengan dukungan semua, sisa empat bulan ini, dengan cara baru, dengan sistem yang baru, saya targetkan bisa mendapat Rp9 miliar. Jadi setidaknya bisa mendekati target.
Jika pun tidak tercapai setidakanya Rp6 miliar sudah di tangan. Dan saya juga bisa membuktikan, dengan sistem baru ini, ternyata bisa memperoleh hasil.
Kami melihat, sebetulnya di parkir ini pernah dengar ada istilah raja-raja kecil. Sebelumnya, kami sering wawancara jukir, setor katanya sehari kisaran Rp100 ribu sampai Rp150 ribu. Tapi kalau kita lihat bisa lebih pendapatan dari situ. Jadi bagaimana menghadapi raja-raja kecil ini agar tidak terjadi kebocoran, supaya tercapai pendapatan daerah?
Dalam sistem perparkiran di Kota Batam ini, tidak ada bahasa raja kecil, raja sedang, raja besar. Yang ada, ya paling atas, Pemko Batam (walikota dan wakil walikota Batam) dan DPRD, lalu turun ke bawahnya Kadishub, turun lagi Kepala UPT Parkir, turun lagi ada tiga pengawas, turun ada 11 korlap, turun lagi ada 593 jukir yang teregistrasi.
Secara hirarkis, secara sistem, secara pemerintahan cuma ada ini. Tidak ada raja kecil, raja sedang, raja besar.
Saya kerja pakai sistem. Ini sudah saya katakan ke seluruh jukir. Saya menjumpai jukir tidak jumpa raja-raja kecil. Ini sistemnya. Ini pemerintahan ada aturan.
Semisal ada gejolak, atau ada risiko, kita akan coba perbaiki.
Kalau pengawasan soal lokasi parkir ini seperti apa? Contoh kami lewat di pelabuhan Batamcentre, tapi banyak mobil yang parkir di pinggir jalan yang jadi jalur sepeda? Seperti apa tindakan Dishub?
Segalanya butuh proses memang. Yang anda lihat juga saya lihat. Jadi, saat ini yang mendesak, perbaikan masalah parkir, dan tentang lalu-lintas. Saya sudah perintahkan untuk bedah semua tupoksi empat Kabid saya dan dua KaUPT.
Yang seperti Anda sebutkan tadi, sudah bukan soal parkir lagi. Tapi ini soal penertiban lali-lintas. Ini sudah beda. Ini masalah pengawasan lalu-lintas.
Sekarang saya usahakan, untuk membenahi ke arah sana. Ada satu mobil derek. Lalu juga keterbatasan personil. Sementara lalin ini juga merupakan wajah perhubungan Batam.
Di luar masalah Parkir dan Lalulintas. Kalau Bicara soal transportasi massal di Batam, seperti apa saat ini?
Untuk transportasi massal, ada UPT Transbatam. Ada dua hal yang harus berubah mindset kita. Yang kita bicarakan mestinya, tidak berapa duit yang bisa dihasilkan. Jangan berpikir berapa dianggarkan terus berapa yang didapatkan.
Sementara di TransBatam misalnya, bagaimana menyediakan transportasi massal yang mewah, bagus dan murah. Dan masalah transportasi massal kita di Batam ini sudah bagus. Saat ini sudah menggunakan sistem pembayaran non tunai.
Saya juga sudah coba tes, menggunakan transportasi massal layaknya masyarakat biasa. Sudah sangat nyaman dan bagus. Inilah yang juga kita harapkan bisa lebih luas lagi sosialisinya.
Yang juga tak kalah pentinnya, masalah kecelakaan. Kerap terjadi masalah kecelakaan bakan memakan korban jiwa. Terakhir yang sangat mengenaskan dan sering bahkan terjadi di titik yang sama, di Tiban. Bahkan sampai meninggal. Dan sering terjadi di sana. Desain jalan yang salah atau seperti apa?
Itu kejadian yang terakhir saya sudah menjabat. Langsung jadi atensi Walikota Batam. Kami turun bersama. Ada BP Batam, DPRD, dan dari Kepolisian. Ini lokasinya sama
persis seperti tahun kemarin. Kondisi sekarang, melihat kontur tanah di situ, pendakian lalu penurunan dan langsung lampu merah.
Solusi jangka pendek, sudah diprogram pemasangan banyak rambu-rambu di situ. Menambah lagi rambu-rambu di situ. Terus membuat pita pengadu yang akan dibuat tiga sisi. Karena prinsipnya keselamatan.
Di lampu merah itu, tempat kecelakaannya sama. Jadi akan dimundurkan tempat menunggu lampu merah. Ini untuk mengurangi resiko. Dimundurkan berapa jarak amannya.
Ini progres jangka pendek yang sedang dilakukan sekarang.
Untuk jangka panjang, jika ada kembali pelebaran jalan, akan diturunkan lagi elevasi jalannya.
Di lampu merah biasanya kamera yang menjepret saat ini banyak sudah mati, ini kewenangan siapa?
Ini yang sementara saya ketahui, kalau itu ranahnya kepolisian, untuk elektronik tilang. Kalau yang menjadi wewenang Dishub, itu lampu merah, ATCS; kamera yang termonitor oleh kita, kita koordinasi dengan kepolisian. Hampir semua simpang lampu merah ada CCTv-nya, sudah online semua.(***)
Selamat hari perhubungan nasional. Tonton selengkapnya di chanel youtube posmetrobatam.
