Natuna, Posmetrobatam.co: Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen untuk terus menata sistem kepegawaian yang lebih tertib, transparan, dan efisien.
Komitmen ini di sampaikan melalui rapat Penataan Tenaga Non-ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Selasa (5/8).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dan dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Kasubag Kepegawaian dari masing-masing OPD.
Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah penyampaian perkiraan jumlah PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Natuna berdasarkan hasil seleksi dan data dari setiap OPD yang dihimpun oleh BKPDM.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, total estimasi jumlah PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Natuna mencapai 2.308 orang dengan rincian sebagai berikut:
R3 Seleksi PPPK Tahap I dari Database BKN, Tidak lulus sebanyak 1.443 orang. Kemudian R3 Seleksi PPPK Tahap II dari Database BKN, Tidak lulus sebanyak 10 orang.
Selanjutnya R3-T juga dari Database Ikut CPNS 2024 Tidak lulus Seleksi CPNS sebanyak 17 orang. Dan 4 Seleksi PPPK Tahap II Non-Database BKN, Tidak lulus sebanyak 831 orang. Sedangkan mengundurkan diri sebanyak 7 orang.
Selain membahas pendataan PPPK, dalam kesempatan tersebut Bupati Cen Sui Lan juga memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran ASN terkait peningkatan kedisiplinan dan penegakan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan kantor.
“Kedisiplinan ASN adalah cerminan dari kualitas pelayanan publik. Dan kebersihan kantor adalah tanggung jawab masing-masing perangkat daerah, bukan semata-mata petugas kebersihan,” tegas Bupati Natuna, Cen Sui Lan.
Cen Sui Lan menghimbau agar seluruh pimpinan OPD memberikan perhatian lebih terhadap kehadiran, etika kerja, serta kerapian lingkungan kerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan citra positif birokrasi di mata masyarakat.
“Rapat ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna untuk terus menata sistem kepegawaian yang lebih tertib, transparan, dan efisien dalam menghadapi transisi regulasi dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin dinamis,” tutupnya.(maz)
