Natuna, Posmetrobatam.co: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menggelar Rapat Evaluasi di Posko Siaga Darurat di Posko Siaga Darurat Pantai Piwang, Ranai, Rabu (3/12) Sore.
Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna sekaligus Ex-Officio Kepala BPBD, H. Boy Wijanarko memimpin rapat tersebut. Boy Wijanarko mengungkapkan bahwa evaluasi ini adalah upaya untuk melakukan tindakan ke depan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang merujuk pada data serta laporan dari BMKG.
“Rapat ini penting, sehingga kita dapat membaca perkembangan cuaca di Kabupaten Natuna dan menentukan langkah yang paling tepat,” ungkap Boy Wijanarko.
Boy Wijanarko Varianto juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna menegaskan rapat evaluasi ini juga memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan situasi darurat, khususnya terkait cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi.
“Agenda utama rapat adalah melihat perkembangan kondisi cuaca di Natuna untuk beberapa hari ke depan,” sebut Boy Wijanarko.
Berdasarkan analisis BMKG Natuna kata Boy Wijanarko, menjadi dasar penentuan langkah koordinatif, terutama terkait potensi hujan lebat, angin kencang, serta gelombang tinggi.
“Kemudian pasang surut air laut, apakah dapat berpotensi akan terjadi banjir ROB yang akan memengaruhi aktivitas masyarakat maupun layanan publik atau kemungkinan membahayakan keselamatan masyarakat,” kata Boy Wijanarko lagi.
Pemerintah Kabupaten Natuna ujar Boy Wijanarko akan selalu mengevaluasi setiap informasi maupun kegiatan yang dilaksanakan secara berkala di lapangan.
“Tujuanya untuk memastikan kesiapsiagaan daerah tetap berada pada tingkat optimal. Posko Siaga Darurat Pantai Piwang akan terus berfungsi sebagai pusat kendali informasi dan penanganan kebencanaan,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Harianto.
Setelah pemaparan kondisi cuaca, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pendapat dari sejumlah peserta rapat. Seperti perwakilan TNI, Polri, instansi teknis, hingga lembaga layanan publik.
Mereka menyampaikan masukan terkait kesiapan personel, sarana-prasarana, kebutuhan logistik, dan langkah antisipatif masing-masing sektor dalam menghadapi potensi bencana.(maz)
