Posmetrobatam.co: BPJS Kesehatan terus memperkuat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Hingga akhir 2025, program ini menjangkau 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen penduduk Indonesia, sekaligus menjaga kinerja keuangan dan kualitas layanan tetap sehat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, memaparkan capaian tersebut dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7). Kegiatan itu menjadi bentuk pertanggungjawaban sekaligus transparansi pengelolaan Program JKN kepada publik.
“Program JKN bukan hanya menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi lahirnya SDM yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Akses layanan kesehatan yang mudah membuat masyarakat tetap produktif dan mampu berkontribusi bagi pembangunan,” ujar Pujo.
Hingga 31 Desember 2025, kepesertaan JKN mencapai 282,7 juta jiwa. Tingginya cakupan tersebut diikuti lonjakan pemanfaatan layanan kesehatan yang menembus 725,3 juta kunjungan sepanjang 2025 atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
Menurut Pujo, tingginya angka tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus membuktikan akses layanan kesehatan semakin mudah dijangkau di seluruh Indonesia.
BPJS Kesehatan juga mempercepat transformasi digital melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi WhatsApp PANDAWA, serta Care Center 165. Layanan itu didukung 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 rumah sakit rujukan, dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan juga menjaga keberlanjutan Program JKN melalui pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel.
Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun atau cukup untuk membiayai klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan. Sementara hasil investasi DJS Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun.
BPJS Kesehatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kali berturut-turut. Perseroan juga mencatat skor tata kelola organisasi 97,67, maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC) sebesar 4,01, Baldrige Excellence Framework (BEF) sebesar 685, serta Survei Penilaian Integritas KPK sebesar 80,48.
Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga memberi dampak besar terhadap perekonomian nasional.
Berdasarkan kajian LPEM FEB UI, Program JKN berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, dan layanan sosial.
Kajian tersebut juga menunjukkan Program JKN menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019 dan melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat biaya kesehatan.
“Program JKN menjadi instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus meningkatkan produktivitas nasional,” kata Pujo.
Fokus Jaga Keberlanjutan
Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun. Sebanyak 26,42 persen digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat layanan promotif dan preventif, meningkatkan mutu pelayanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperketat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat JKN terus dirasakan masyarakat,” tegas Pujo.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan BPJS Kesehatan harus mengelola dana publik secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. Menurutnya, tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan pembiayaan, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Pandangan serupa disampaikan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Ia menilai BPJS Kesehatan terus menunjukkan kemajuan melalui peningkatan layanan, perluasan akses, dan penguatan tata kelola.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menilai pembiayaan kesehatan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, penguatan pembiayaan JKN harus didukung reformasi sistem, efisiensi layanan, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar program tetap berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.(hbb/*)
