Jakarta, Posmetrobatam.co: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memperluas layanan penyelesaian sengketa konsumen sektor keuangan. Kedua lembaga tersebut sepakat melibatkan industri sistem pembayaran dalam layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK tentang Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono bersama Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menandatangani kesepakatan tersebut di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027).
Melalui kerja sama ini, OJK dan BI memperkuat koordinasi dalam menangani sengketa konsumen, baik di sektor jasa keuangan maupun sistem pembayaran. Langkah tersebut juga membuka akses penyelesaian sengketa yang lebih luas bagi masyarakat.
Dicky mengatakan, kerja sama kedua lembaga diharapkan mempercepat penyelesaian sengketa sekaligus menekan potensi kerugian konsumen. Ia juga meminta industri jasa keuangan menjadikan setiap pengaduan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki produk, layanan, dan perilaku usaha.
“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen. Kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” kata Dicky.
Ia juga mengajak OJK, BI, kementerian/lembaga, dan industri jasa keuangan memperkuat sinergi. Menurutnya, seluruh pihak perlu membangun ekosistem pelindungan konsumen yang terintegrasi, mulai dari pencegahan risiko, penanganan pengaduan hingga penyelesaian sengketa secara adil.
Sementara itu, Filianingsih Hendarta mengatakan, petunjuk pelaksanaan bersama tersebut memperjelas koordinasi OJK dan BI dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menegaskan, kedua otoritas akan terus memperkuat kerja sama untuk mendukung pelindungan konsumen sektor keuangan secara menyeluruh.
Perluas Cakupan Layanan LAPS SJK
LAPS SJK mendapat persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Lembaga ini menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses.
Perluasan layanan terjadi setelah BI memberikan persetujuan kepada LAPS SJK pada 6 Oktober 2026 untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI.
Dengan persetujuan tersebut, LAPS SJK kini menangani sengketa konsumen yang mencakup sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran. Perluasan ini sekaligus memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Kebijakan tersebut juga mengacu pada Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini memberi pilihan kepada konsumen untuk membawa sengketa ke lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan otoritas sektor keuangan maupun ke pengadilan apabila penanganan pengaduan oleh pelaku usaha tidak menghasilkan kesepakatan.
Konsumen Bisa Tempuh Jalur Penyelesaian Sengketa
OJK dan BI menempatkan Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) sebagai garda terdepan dalam pelindungan konsumen. Karena itu, pelaku usaha wajib lebih dahulu menangani pengaduan melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).
Jika mekanisme internal tidak menghasilkan kesepakatan, konsumen dapat membawa sengketa ke LAPS SJK melalui mekanisme External Dispute Resolution (EDR) sesuai persyaratan yang berlaku. Konsumen juga tetap memiliki pilihan untuk menempuh jalur pengadilan.
LAPS SJK menangani sengketa yang bersifat keperdataan dan telah melalui proses pengaduan internal, tetapi belum mencapai kesepakatan penyelesaian.
Lembaga tersebut juga menetapkan persyaratan bahwa sengketa tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
OJK dan BI meminta LAPS SJK menyiapkan operasional layanan secara optimal. Kedua otoritas juga mendorong pelaku usaha memperkuat mekanisme penanganan pengaduan dan mendukung proses penyelesaian sengketa sesuai ketentuan.
Melalui langkah tersebut, OJK dan BI berharap konsumen memperoleh akses penyelesaian sengketa yang lebih mudah, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha.(*/hbb)
Tampilan:
Klik: 0













