Pansus DPRD Batam Gesa Pembahasan Ranperda Ketertiban Umum, Anwar Anas: Perkuat Aspek Penegakan Hukum

Batam, Posmetrobatam.co: Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban
Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat terus menggesa pembahasan regulasi tersebut. Berbagai substansi dalam rancangan peraturan itu terus diperdalam
guna menghasilkan aturan yang mampu menjawab kebutuhan dan dinamika kehidupan masyarakat Kota Batam.

Pada Senin (16/11/2028), Pansus kembali menggelar rapat pembahasan bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan sejumlah organisasi perangkat daerah
(OPD) terkait. Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Anwar Anas, serta diikuti sejumlah anggota Pansus.

Dari pihak Pemko Batam, rapat tersebut dihadiri perwakilan Bagian Hukum Setdako Batam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Sosial. Kehadiran sejumlah
instansi tersebut diperlukan untuk memberikan masukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga materi Ranperda dapat disusun secara komprehensif dan
implementatif.

BACA JUGA:  Paripurna DPRD Batam Setujui LKPJ 2025, Pansus Minta OPD Pemko Tindaklanjuti Rekomendasi Strategis

Ketua Pansus Anwar Anas mengatakan, pembahasan terus difokuskan pada penyempurnaan sejumlah substansi, baik yang berkaitan dengan penyempurnaan ketentuan
dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum maupun penambahan sejumlah pengaturan baru yang mengakomodasi aspirasi
masyarakat.

Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, perkembangan kehidupan masyarakat dan berbagai persoalan ketertiban yang muncul saat ini membutuhkan pengaturan
yang lebih relevan, termasuk menyangkut efektivitas penerapan aturan serta aspek penegakan hukumnya.

“Banyak aspirasi yang masuk agar Perda yang mengatur ketertiban dalam masyarakat ini memiliki daya jangkau dan kekuatan penerapan yang lebih baik. Karena itu, kami
terus mendalami setiap substansi, terutama sejauh mana aspek penegakan hukum dapat diperkuat melalui regulasi ini,” ungkap Anwar.

BACA JUGA:  DPRD Kota Batam Gelar Syukuran 25 Tahun Pengabdian

Beliau menegaskan, penyusunan Ranperda ini tidak sekadar melakukan pembaruan terhadap aturan lama, tetapi juga menjadi momentum untuk memperjelas ketentuan,
memperkuat landasan hukum bagi aparat pelaksana, serta memberikan kepastian bagi masyarakat. “Kita ingin aturan ini nantinya tidak hanya bagus secara normatif, tetapi
juga bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan. Harus ada kejelasan mengenai apa yang menjadi kewajiban masyarakat, apa yang menjadi kewenangan pemerintah, serta
bagaimana mekanisme penegakan ketentuannya,” jelasnya.

Anwar menambahkan, sinergi antara Pansus dan jajaran Pemko Batam menjadi bagian penting dalam proses pembahasan. Dengan melibatkan instansi teknis terkait, setiap
ketentuan yang dirumuskan diharapkan tidak tumpang tindih dengan regulasi lainnya dan dapat diterapkan sesuai kondisi serta kebutuhan Kota Batam. Pansus pun
berkomitmen melanjutkan pembahasan secara intensif hingga seluruh materi Ranperda benar-benar matang. Dengan demikian, regulasi yang nantinya ditetapkan diharapkan
dapat menjadi landasan hukum yang lebih kuat dalam mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Kota Batam.(*/sekretariatdprdbatam)

Statistik artikel
Tampilan:
Klik: 0
BACA JUGA:  DPRD Batam Gelar Paripurna Ranperda Lembaga Adat Melayu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *