Tanjungpinang, Posmetrobatam.co: DPRD Provinsi Kepulauan Riau menerima aksi damai dan audiensi dari Aliansi Mahasiswa Se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan yang mana
mayoritas berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Selasa (10/11/2026).
Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Ketua Lantai III Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kepri, H. Iman Sutiawan, bersama
Capt. Luther Jansen, M.Mar., MM , Andi S. Mukhtar, ST , Clara Claudia Damayu Lase, S.IP , H. Teddy Jun Askara, S.E., M.M didampingi oleh Sekretaris DPRD Provinsi
Kepulauan Riau Ika Hasillah, M.Si dan Kabag Umum dan Kehumasan, Isnaini Bayu Wibowo, SH., MH.
Aksi damai sekaligus audiensi dilakukan dalam rangka menyampaikan aspirasi mahasiswa dan beraudiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengenai Isu
Kedaerahan dan Nasional yang mana juga bertepatan dengan dengan peringatan hari pahlawan.
Ketua DPRD Provinsi Kepri Iman Sutiawan dengan tangan terbuka langsung menyambut mahasiswa yang telah hadir dan berorasi di lobby kantor DPRD Provinsi Kepulauan
Riau. Ketua Iman Sutiawan juga lalu mempersilahkan mahasiswa yang telah hadir untuk masuk dan melanjutkan ke sesi Audiensi di Ruang Rapat Ketua Lantai III Gedung
DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
Aliansi Mahasiswa Se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan menyampaikan beberapa tuntutan kedalam audiensi yang mana diantara nya Mahasiswa mendesak DPRD Provinsi
Kepulauan Riau untuk lebih optimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya dalam memastikan pemerataan pembangunan
infrastruktur, peningkatan kualitas fasilitas umum, serta perbaikan dan pembangunan akses jalan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, memberikan tanggapan terhadap sejumlah aspirasi dan tuntutan yang disampaikan mahasiswa se-Tanjungpinang dan
Bintan dalam audiensi bersama DPRD Kepri. Berbagai persoalan strategis menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, mulai dari pemerataan pembangunan infrastruktur,
efektivitas penggunaan anggaran daerah, pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, hingga percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah
Kepulauan.
Dalam kesempatan tersebut, Iman Sutiawan menegaskan bahwa DPRD Kepri terus berupaya memperjuangkan berbagai kepentingan strategis daerah, sekaligus memastikan
pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Menanggapi desakan mahasiswa terkait percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan, Iman Sutiawan menyampaikan bahwa perjuangan
menghadirkan regulasi khusus bagi daerah kepulauan terus diupayakan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI.
Menurutnya, pembentukan panitia khusus (Pansus) di DPR RI menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses pembahasan regulasi tersebut. Iman juga
menyebutkan bahwa perjuangan tersebut mendapat dukungan dari Anggota DPR RI daerah pemilihan Kepulauan Riau, Endipat Wijaya, yang turut membantu mengawal
aspirasi daerah di tingkat nasional.
“Undang-Undang Daerah Kepulauan akan terus kita perjuangkan agar ke depan dapat terealisasi. Saat ini sudah terbentuk Pansus di DPR RI dan perjuangan ini juga dibantu
oleh wakil kita di DPR RI, Bapak Endipat. Ini bukan hanya kepentingan Kepulauan Riau, tetapi juga menjadi harapan sekitar tujuh provinsi yang memiliki karakteristik wilayah
kepulauan,” ujar Iman.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan regulasi khusus bagi daerah kepulauan sangat penting untuk memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap karakteristik
geografis dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah-daerah kepulauan.
Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan kebijakan pembangunan nasional dapat lebih mengakomodasi kebutuhan konektivitas antarpulau, pemerataan infrastruktur,
pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sementara itu, menanggapi sorotan mahasiswa terhadap masih adanya ruas jalan provinsi yang belum mendapatkan penanganan secara optimal, Anggota DPRD Kepri Teddy
Jun Askara menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD Kepri.
Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah serta skala prioritas kebutuhan masyarakat.
Menurut Teddy, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyebabkan pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh kebutuhan pembangunan
infrastruktur secara bersamaan.
“Kalau dikatakan pembangunan tidak dilakukan, tentu tidak demikian. Pembangunan tetap berjalan, hanya saja semuanya membutuhkan proses dan tahapan. Dengan
kondisi APBD yang terbatas, tentu tidak semua kebutuhan dapat diselesaikan sekaligus. Harus dipilah dan ditentukan mana yang menjadi prioritas utama,” jelas Teddy.
Ia berharap mahasiswa dapat memahami berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam merealisasikan pembangunan, khususnya di tengah keterbatasan
ruang fiskal.
“Kami tentu memahami harapan adik-adik mahasiswa agar pembangunan dapat dilakukan secara merata dan lebih cepat. Namun, kami juga berharap adik-adik dapat
memahami bahwa setiap pembangunan membutuhkan proses, perencanaan, serta dukungan anggaran yang memadai,” tambahnya.
Salah satu isu yang turut mendapat perhatian dalam audiensi tersebut adalah pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang. Mahasiswa
mempertanyakan urgensi pembangunan tersebut di tengah keterbatasan fiskal daerah dan masih banyaknya kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan menjelaskan bahwa DPRD telah melakukan pengawasan secara ketat terhadap rencana pembangunan Tugu
Bahasa, termasuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum proyek tersebut dilaksanakan.
Iman mengakui bahwa dalam proses pembahasan, sempat muncul pertimbangan untuk menunda pembangunan. Namun, setelah melalui diskusi dengan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau, pembangunan tersebut dinilai memiliki nilai strategis yang tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tetapi juga dari aspek sejarah, kebudayaan, pendidikan, dan
potensi ekonomi daerah.
“Kami di DPRD sangat ketat dalam mengawasi proyek ini. Bahkan sempat muncul pertimbangan apakah pembangunan ini perlu ditunda terlebih dahulu. Namun, kita juga
harus melihatnya dari berbagai sudut pandang, terutama nilai sejarah yang dimiliki Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat perkembangan bahasa Melayu yang menjadi
akar bahasa Indonesia,” ungkap Iman.
Menurutnya, Pulau Penyengat memiliki kedudukan penting dalam perjalanan sejarah bahasa dan kebudayaan Melayu. Oleh karena itu, pembangunan Tugu Bahasa
diharapkan tidak sekadar menghadirkan monumen fisik, tetapi juga menjadi sarana edukasi sejarah dan penguatan identitas budaya daerah.
Iman menjelaskan bahwa dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Kepri, konsep pembangunan tersebut diarahkan agar turut dilengkapi fasilitas museum yang
memuat informasi mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Melayu serta keterkaitannya dengan bahasa Indonesia.
“Setelah kami berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi, konsepnya bukan sekadar membangun tugu. Di dalamnya juga direncanakan ada museum yang menceritakan
bagaimana sejarah bahasa Melayu berkembang hingga menjadi bagian penting dalam perjalanan bahasa Indonesia. Ini merupakan warisan sejarah yang harus kita jaga dan
perkenalkan kepada generasi mendatang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iman menilai bahwa pembangunan kawasan berbasis sejarah dan kebudayaan tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat
apabila dikembangkan dan dikelola secara optimal. Keberadaan destinasi wisata sejarah dan edukasi di Pulau Penyengat diharapkan mampu meningkatkan kunjungan
wisatawan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha masyarakat.
“Kalau pembangunan ini sudah berjalan dan dikelola dengan baik, manfaatnya akan dirasakan secara bertahap oleh masyarakat. Kalau hari ini kita tidak memulainya, kapan
lagi? Kita harus berani memikirkan pembangunan yang manfaatnya tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan,” ujar Iman.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan pembiayaan pembangunan tersebut tidak hanya mengandalkan anggaran daerah, tetapi juga melibatkan dukungan anggaran dari
pemerintah pusat.
Menurutnya, pengembangan destinasi wisata sejarah di Pulau Penyengat berpotensi memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi pelaku
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), jasa transportasi laut, perhotelan, kuliner, serta sektor pariwisata lainnya.
“Anggaran yang digunakan tidak hanya berasal dari daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Kita berharap pembangunan ini dapat memberikan
dampak positif bagi sektor transportasi, UMKM, perhotelan, dan usaha masyarakat lainnya. Ketika kunjungan wisata meningkat, perputaran ekonomi masyarakat juga akan
bergerak,” tegasnya.
Melalui penjelasan tersebut, Iman berharap mahasiswa dan masyarakat dapat melihat pembangunan Tugu Bahasa dari perspektif yang lebih luas, yakni sebagai upaya
pelestarian sejarah dan kebudayaan sekaligus investasi jangka panjang dalam pengembangan potensi pariwisata dan perekonomian Kepulauan Riau.
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan wakil rakyat dalam membahas berbagai persoalan pembangunan daerah. Melalui forum tersebut, mahasiswa
dapat menyampaikan kritik, masukan, serta harapan secara langsung, sementara DPRD Kepri memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan,
tantangan, dan upaya yang sedang diperjuangkan.
Pertemuan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya komunikasi antara lembaga legislatif dan kalangan mahasiswa dalam mendorong pembangunan Kepulauan Riau yang
lebih merata, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(*/sekretariatdprdkepri)
Tampilan:
Klik: 0
