PT TUN Medan Batalkan SK Gubernur Kepri tentang Pengangkatan 7 Anggota KPID 2025-2028, Ini Kata Pihak Pemprov

Kepri, Posmetrobatam.co: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan membatalkan SK Gubernur Kepri tentang pengangkatan 7 anggota KPID periode 2025-2028. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menghormati dan akan mempelajari isi putusan.

“Pemprov Kepri sangat menghormati keputusan banding dari PT TUN Medan tersebut,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi, Minggu (20/9).

Hendri mengatakan, Pemprov Kepri melalui Biro Hukum sampai saat ini belum menerima salinan putusan PT TUN Medan terkait perkara tersebut.

Menurut dia, Biro Hukum bersama kuasa hukum Pemprov Kepri akan terlebih dahulu mempelajari isi putusan, termasuk amar dan pertimbangan hukum secara lengkap melalui sistem e-Court Mahkamah Agung.

“Setelah itu, barulah Biro Hukum menyampaikan kepada Gubernur Kepri,” ujarnya.

Hendri menyebutkan, Biro Hukum juga akan melakukan kajian strategis setelah dokumen putusan diterima secara utuh untuk menentukan kesimpulan dan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya.

BACA JUGA:  Bantuan Beras Juni-Juli 2025 Disalurkan, Wagub Nyanyang: Pemerintah Hadir untuk Rakyat

Ia mengatakan, Pemprov Kepri belum dapat memastikan apakah akan menerima putusan PT TUN Medan atau mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Menurut Hendri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat tenggat waktu 14 hari untuk menentukan langkah hukum setelah putusan diterima.

“Pada intinya, proses hukum ini sudah ada mekanismenya. Selama proses itu bergulir, tentu saja kegiatan KPID tetap berjalan seperti biasa sampai keputusan hukum ini inkracht,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura melantik tujuh anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepri periode 2025-2028 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, pada 21 Oktober 2025.

Adapun tujuh anggota KPID Kepri yang dilantik adalah Ramon Damora, Tito Suwarno, Henky Mohari (mengundurkan diri dan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) pada Maret 2026, Indra Isputranto, Ahmad Dani, Bambang Sumitro, dan Walter Panjaitan.

BACA JUGA:  Manfaat dan Tips Minum Teh saat Berbuka Puasa

Dalam perkembangannya, salah seorang peserta seleksi calon anggota KPID Kepri, Monalisa, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang karena menilai penetapan dan pelantikan tujuh anggota KPID periode 2025-2028 cacat prosedur.

Monalisa merupakan salah seorang peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, uji kompetensi, uji publik, serta uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Kepri.

Namun, namanya tidak termasuk dalam tujuh nama yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai anggota KPID Kepri periode 2025-2028.

Gugatan Monalisa di PTUN Tanjungpinang kemudian ditolak dengan alasan yang bersangkutan tidak memiliki kedudukan hukum.

Monalisa selanjutnya mengajukan banding ke PT TUN Medan. Majelis Hakim mengabulkan gugatannya melalui Putusan Nomor 87/B/PT.TUN.MDN pada 14 September 2026.

BACA JUGA:  Muswil V LDII Resmi Dibuka Gubernur

Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan elektronik pada 17 September 2026. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mewajibkan Gubernur Kepri mencabut SK penetapan tujuh anggota KPID periode 2025-2028.

Majelis Hakim juga meminta agar dilakukan seleksi ulang anggota KPID Kepri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.(ant)

Statistik artikel
Tampilan:
Klik: 0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *