Posmetrobatam.co: Suatu jabatan harus diserahkan kepada orang yang ahli atau kompeten. Sebab pejabat yang tidak kompeten bisa berakibat pada kehancuran.
Saiful Mujani Owner SMRC mengatakan. Saat ini Demokrasi di Indonesia sudah nyaris hilang. Pemilu sudah tak menarik dan tak memenuhi syarat. Serta kembalinya tentara ke ruang yang bukan bidangnya menambah situasi yang kurang kondusif . Susunan kabinet yang sangat besar memperbesar pengeluaran negara.
Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Guru besar dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
“Saat ini banyak pejabat yang tidak kompeten,” ujar Prof. Mohamad Ikhsan, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada diskusi Kondisi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Mengutip hadits Nabi SAW bahwa, apabila diserahkan sesuatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Menurut Ikhsan, pejabat harus punya keahlian atau kompeten sesuai dengan jabatan yang diembannya.
Kompeten adalah keadaan di mana seseorang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dengan tepat dan efisien. Seseorang yang kompeten tidak harus sempurna, tetapi mereka cakap, berwewenang, dan mampu memenuhi persyaratan dalam bidangnya.
Dalam diskusi tersebut Mohamad Ikhsan juga mengkritik proses perumusan sejumlah kebijakan publik yang dinilainya belum sepenuhnya berbasis data dan bukti empiris. Salah satu yang disorot adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Ikhsan, teknokrasi tidak berarti negara harus dijalankan oleh para ekonom atau kelompok ahli tertentu. Namun, kebijakan publik seharusnya lahir melalui proses yang sistematis dan berbasis bukti.
“Teknokrasi itu bukan berarti negara harus dijalankan oleh para ekonom. Teknokrasi berarti keputusan publik itu harus dibuat melalui satu proses. Ada evidence dari data, ada analisis biaya dan manfaat, lalu konsultasi, lalu evaluasi alternatif, apa benar ini yang paling baik,” kata Ikhsan.
Ia mencontohkan Program MBG yang diluncurkan pemerintah untuk mengatasi persoalan gizi dan stunting. Menurut dia, tingginya angka stunting di Indonesia memang menjadi persoalan yang harus diselesaikan.
Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa desain kebijakan yang dipilih benar-benar menjadi jawaban atas masalah tersebut.
“Katakanlah misalnya MBG ini, kita sadar bahwa angka stunting di Indonesia tinggi. Tapi apa model MBG ini merupakan jawaban?” ujarnya.
Ikhsan secara khusus menyoroti distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang menurutnya justru lebih banyak berada di wilayah dengan tingkat stunting relatif rendah.
(Fri)
