Batam, Posmetrobatam.co: Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen itu diwujudkan melalui Entry Meeting Asistensi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi (EPK) yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor Wali Kota Batam, Senin (15/6/2026).
Plt Inspektur Daerah Kota Batam, Yusfa Hendri, memimpin kegiatan tersebut yang dihadiri perwakilan BPKP Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Yusfa menegaskan, asistensi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemko Batam. Karena itu, ia meminta seluruh OPD mendukung penuh rangkaian kegiatan yang dijalankan tim BPKP.
“Hasil kegiatan ini akan menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan untuk memperkuat pengendalian korupsi di lingkungan Pemko Batam,” ujarnya.
Menurutnya, pengukuran efektivitas pengendalian korupsi dilakukan melalui pendekatan pengendalian risiko integritas yang dipadukan dengan survei dan wawancara. Metode ini dinilai mampu menghasilkan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi pengendalian korupsi di setiap instansi.
Dalam pelaksanaannya, BPKP akan melibatkan responden yang telah ditetapkan. Data yang digunakan meliputi nama, NIK, nomor telepon, dan alamat email. Setelah survei selesai, tim BPKP akan melanjutkan proses wawancara berdasarkan hasil survei dan dokumen pendukung.
Tautan kuesioner akan dikirim melalui email blasting. Setiap responden diberi waktu maksimal 14 hari untuk menyelesaikan pengisian setelah menerima tautan dan token akses. Yusfa meminta seluruh pimpinan OPD segera meneruskan informasi tersebut kepada jajarannya agar proses pengisian kuesioner berjalan tepat waktu.
“Saya mengharapkan dukungan seluruh perangkat daerah agar pengisian kuesioner berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” katanya.
Melalui asistensi ini, Pemko Batam menargetkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan demi mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berintegritas. (hbb/*)
