Jakarta, posmetrobatam.co: Pertemuan informal antara Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf pada Rabu (29/4/2026) di Kafe Kemensos “Selalu Ada” menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis dalam rangka memperkuat kesejahteraan masyarakat serta pembangunan infrastruktur pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Riau.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kuat antara Pemerintah Provinsi Kepri dan Kementerian Sosial RI untuk mempercepat berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, perlindungan sosial, hingga layanan kesehatan. Salah satu poin utama yang dibahas adalah rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kepri. Pemerintah Provinsi Kepri telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar yang berlokasi di ibu kota provinsi dan berhadapan dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial menyatakan komitmennya untuk segera merealisasikan pembangunan gedung permanen dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum terkait penyesuaian anggaran.
Di sektor perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, sejumlah program strategis turut menjadi perhatian. Di antaranya adalah program rehabilitasi rumah nelayan dengan bantuan sebesar Rp50 juta per unit, penguatan proteksi sosial melalui skema BPJS khusus serta bantuan bagi pengemudi ojek online (ojol), percepatan elektrifikasi wilayah, serta kelanjutan program permodalan UMKM melalui kerja sama dengan BRK Syariah yang akan semakin diintensifkan pasca pandemi.
Pada bidang kesehatan, Gubernur Ansar juga menekankan pentingnya penguatan fasilitas rumah singgah bagi masyarakat Kepri di Jakarta dan Batam, guna mendukung warga yang menjalani pengobatan rujukan.
Selain itu, ia turut menyoroti persoalan pemulangan jenazah warga Kepri yang meninggal dunia di Jakarta agar mendapat solusi yang lebih efektif dari pemerintah pusat. Sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan, Pemprov Kepri saat ini juga tengah menyekolahkan sebanyak 58 dokter spesialis dan subspesialis untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di seluruh kabupaten/kota.
Dalam hal tata kelola pemerintahan desa, dibahas pula rencana penguatan sinergi data melalui pertemuan operator data dari sekitar 180 desa di Kepri.
Pemerintah daerah mengusulkan adanya insentif bagi para operator desa, disertai pendampingan teknis langsung dari Kementerian Sosial RI guna meningkatkan kualitas data sosial yang akurat dan terintegrasi.
Gubernur Ansar juga menegaskan posisi strategis Kepulauan Riau secara geopolitik, yang berada di jalur lalu lintas internasional Selat Malaka dengan pergerakan sekitar 30 juta kontainer setiap tahunnya.
Dengan berbagai capaian dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Kepri dinilai siap menjadi role model kolaborasi nasional bagi Kementerian Sosial dalam pengembangan program kesejahteraan sosial.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kepri siap menjadi daerah percontohan dalam penguatan pelayanan sosial yang terintegrasi dan berkelanjutan,” tegas Ansar.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kepri Mahadi Rahman serta Kepala Biro Umum Setjen Kemensos RI, Salahuddin Yahya, yang bersama-sama membahas langkah konkret percepatan implementasi program di lapangan. (*/Pemprovkepri/ron)
