Tanjungpinang, Posmetrobatam.co: Kegiatan reses yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua, S.E., M.H., di Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, pada Jumat (24/4/2026) lalu, sukses menjadi bukti nyata penerapan demokrasi substantif. Acara yang berlangsung di Lapangan Voli RW 06 ini berhasil menarik antusiasme sekitar 200 warga untuk hadir dan berpartisipasi aktif.
Tidak hanya berupa seremonial, kegiatan ini hadir sebagai ruang dialog terbuka yang mempertemukan masyarakat langsung dengan wakil rakyat. Beragam isu strategis didiskusikan secara mendalam, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, hingga upaya konkret untuk menguatkan ekonomi masyarakat kecil.
Dalam sambutannya, Rudy Chua menegaskan bahwa reses merupakan manifestasi dari akuntabilitas politik. Menurutnya, kepercayaan dan legitimasi lembaga legislatif tidak hanya didapatkan saat pemilu, tetapi harus dijaga melalui keseriusan dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Setiap kebijakan yang baik harus berangkat dari proses mendengar. Aspirasi yang disampaikan warga hari ini akan menjadi dasar utama dalam merumuskan agenda pembangunan Provinsi Kepulauan Riau ke depan,” tegas Rudy Chua.
Salah satu aspek penting yang disoroti dalam kegiatan ini adalah keterkaitan antara stabilitas keamanan dengan keberanian masyarakat berpartisipasi. Pengamanan acara dipimpin langsung oleh Kapolsek Bukit Bestari, Suardi, didampingi Bhabinkamtibmas, Aiptu Razmudi.
Aiptu Razmudi menyampaikan bahwa fungsi keamanan bukan hanya menjaga ketertiban, melainkan menciptakan ekosistem yang kondusif. “Keamanan adalah syarat utama pembangunan. Ketika masyarakat merasa aman, mereka berani bersuara, aktivitas ekonomi berjalan lancar, dan program-program pemerintah dapat terlaksana dengan maksimal,” ujarnya.
Di samping penyerapan aspirasi, momen reses juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi publik. Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang hadir memaparkan berbagai program jaminan sosial yang menjadi hak pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Materi yang disampaikan mencakup manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan diri, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Kegiatan di Tanjung Unggat ini menjadi cerminan sinergi yang solid antara unsur legislatif, aparat keamanan, dan lembaga pelayanan publik. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai sangat efektif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif.
Melalui pendekatan yang dialogis dan partisipatif, reses terbukti mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah, sehingga tercipta kualitas demokrasi yang semakin baik di tingkat lokal.(*/sekretariatdprdkepri)
