posmetrobatam.co –Pontianak — Menurunnya kinerja produksi hutan alam dan peningkatan produksi hutan tanaman secara nasional saat ini, juga tergambarkan di tingkat provinsi. Di Kalimantan Barat, dalam waktu 5 tahun terakhir, produksi kayu bulat hutan alam terus mengalami penurunan, dengan rata-rata produksi mencapai 251.601 m3 per tahun. Sebaliknya, dari hutan tanaman, produksi menunjukkan tren kenaikan, dengan rata-rata 1.068.290 m3 per tahun.
Kinerja sektor hulu kehutanan tersebut dipaparkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, dalam pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat , Ria Norsan di Pontianak, Kamis (5/2/2026).
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani dan Sekretaris Jenderal APHI, Purwadi Soeprihanto.
“Menurunnya produksi kayu bulat alam utamanya disebabkan oleh melemahnya permintaan kayu dari industri plywood nasional yang saat ini menyerap sekitar 65 % dari produksi kayu alam, serta rendahnya harga kayu alam domestik,” kata Soewarso dalam keterangan persnya Kamis (5/2/2926).
APHI mengusulkan perlunya rekonfigurasi pengelolaan hutan alam di Kalimantan Barat, melalui implementasi Multiusaha Kehutanan, dengan memadukan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan. Di sisi pengelolaan hutan tanaman, meski kinerja produksi cenderung naik, permasalahan tenurial perlu mendapat perhatian khusus, karena dalam jangka panjang akan berpengaruh pada areal efektif yang diproduksi. Dalam konteks ini, Multiusaha Kehutanan menjadi pendekatan yang relevan sebagai resolusi konflik di tingkat tapak.
“APHI dan KADIN Indonesia, saat ini tengah mengembangkan pendekatan lanskap untuk mengimplementasikan model bisnis Mulltiusaha Kehutanan yang regeneratif di beberapa wilayah provinsi di Indonesia. Kalimantan Barat salah satu wilayah yang dipandang potensial,” ujar Soewarso.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyambut baik rencana pengembangan Multiusaha Kehutanan yang diusullkan APHI dan KADIN.”Luasnya kawasan hutan di Kalimantan Barat harus diimbangi dengan pengelolaan hutan yang optimal dan memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur.
Norsan mengingatkan, pengelolaan hutan harus melibatkan dan bekerjasama dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama di tingkat tapak.”Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu bernilai tinggi yang dikembangkan perusahaan dengan skema kemitraan, seperti tengkawang, jengkol, sukun, dan lainnya, akan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar hutan’” katanya.
“Selain tanaman keras, dalam kawasan hutan perlu didorong pengembangan tanaman pangan, yang dalam budidayanya dapat dipadukan dengan tanaman kayu. Model ini akan berkontribusi nyata untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, yang menjadi salah satu prioritas program Pemeritah saat ini,” pungkas Norsan.
(Fri)
