Natuna, Posmetrobatam.co: Pemerintah Kabupaten Natuna menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, S.I.P., M.Si., Rabu (26/11). Penyambutan berlangsung di Bandara Raden Sadjad Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Selanjutnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut menggelar rapat di Ballroom Gajah Mina Adiwana Sejuba Resort beserta seluruh anggota Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Natuna, Wakil Bupati Natuna, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Natuna, unsur Forkopimda, Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada I, perwakilan BNPP RI, serta Kantor Wilayah BPN Kepri.
Rapat itu membahas permasalahan batas wilayah negara, aspek pertahanan dan keamanan, serta revitalisasi fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan bahwa Natuna memiliki nilai strategis nasional karena berada di garis depan perbatasan laut serta menjadi salah satu pusat energi nasional.
Kunjungan ini ujar Zulfikar Arse Sadikin juga untuk menghimpun data faktual terkait pertanahan, tata kelola wilayah perbatasan, serta penguatan fungsi PLBN sebagai simpul aktivitas ekonomi warga.
“Terimakasih adan mengapresiasi atas penyambutan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Dan kunjungan ini merupakan agenda penting Panja Pengawasan Pengelolaan Perbatasan Negara,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin.
Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara sebut Zulfikar Arse Sadikin dibentuk untuk memperoleh gambaran nyata terkait kondisi perbatasan Indonesia, baik dari sisi pertanahan, keamanan, maupun efektivitas pembangunan PLBN.
Ia menegaskan bahwa keberadaan PLBN tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik maupun infrastruktur semata. Namun harus benar-benar berfungsi optimal untuk mendukung aktivitas masyarakat perbatasan dan menjaga kedaulatan negara.
“Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini selain memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga mempercepat pembangunan kawasan perbatasan,” sebut Zulfikar Arse Sadikin.
Sementara itu, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan selamat datang kepada seluruh anggota Komisi II DPR RI dan menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan.
“Khususnya Natuna sebagai salah satu garda terdepan NKRI,” ucap Cen Sui Lan.
Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPR RI serta berharap aspirasi daerah perbatasan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada masyarakat Natuna.
Bupati menyebutkan bahwa persoalan batas wilayah, pengawasan, serta penguatan kapasitas keamanan di kawasan perbatasan saat ini menjadi kebutuhan mendesak yang harus ditangani secara kolaboratif.
“Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan siap mendukung penuh langkah-langkah strategis yang diambil untuk menjadikan PLBN Serasan sebagai simpul pertahanan, pusat ekonomi, dan simbol kedaulatan Indonesia di wilayah terluar,” sebut Cen Sui Lan.
Dikatakan Cen Sui Lan bahwa Kabupaten Natuna, sebagai wilayah terluar, memerlukan perhatian komprehensif mulai dari aspek pertahanan, kesejahteraan masyarakat, hingga pengelolaan tata ruang dan pertanahan.
Pada pertemuan tersebut, Bupati Natuna juga memaparkan materi bertajuk Membangun Wilayah Perbatasan Melalui Revitalisasi PLBN Serasan.
Cen Sui Lan menegaskan bahwa PLBN Serasan bukan hanya fasilitas lintas batas, tetapi simbol kehadiran negara yang memiliki fungsi strategis yaitu Pertahanan, Politik, Kedaulatan, Sosial dan Ekonomi.
“Revitalisasi PLBN Serasan sangat dibutuhkan, karena menyangkut simbol kehadiran Negara di wilayah perbatasan,” tegas Cen Sui Lan.
Bupati Natuna juga merinci sejumlah persoalan yang masih menghambat optimalisasi PLBN, yang menurutnya harus segera diberi solusi agar PLBN Serasan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan.
Dalam paparannya, Bupati Cen Sui Lan mengusulkan beberapa langkah strategis untuk memperkuat peran PLBN Serasan, antara lain, Penguatan tata kelola dan kelembagaan, Peningkatan keamanan Maritim di Laut Natuna Utara, Pengembangan Infrastruktur Logistik dan Ekonomi.
Kemudian Revisi Batas Transaksi Perdagangan, Penetapan PLBN sebagai Kawasan Perdagangan Perbatasan, Penetapan PLBN sebagai Exit–Entry Point Resmi serta penetapan Pelabuhan Serasan sebagai Pelabuhan Internasional.
“Langkah-langkah ini penting, tidak hanya untuk memperkuat kedaulatan negara, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” kata Bupati Natuna Cen Sui Lan.(maz)
