Batam, Posmetrobatam.co: Kabupaten Natuna rutin menerima Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan bumi gas (Migas). Pada 2025, alokasinya lebih dari Rp185 miliar, dengan Rp84 miliar di antaranya berasal dari migas.
Melihat peluang tersebut, BUMD Kepri resmi mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen di Blok Northwest Natuna. Pengalihan PI ini merupakan bagian dari implementasi ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) dan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 beserta perubahannya melalui Permen ESDM No. 1 Tahun 2025, yang mengamanatkan pemberian PI kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bentuk pemberdayaan daerah serta peningkatan partisipasi daerah dalam kegiatan usaha hulu migas.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, C.W. Wicaksono, Kamis (18/9), menyampaikan bahwa skema ini memastikan daerah tidak hanya menunggu transfer dari pusat, tetapi juga ikut langsung menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya alamnya. Di tingkat fiskal,
ia menambah penerimaan daerah lewat DBH dan PI.
Sementara, di tingkat sosial, ia menghadirkan program pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Di tingkat industri, ia memperkuat ekosistem penunjang yang menumbuhkan Batam sebagai pusat fabrikasi dan manufaktur energi. Semua efek ini saling terhubung dan menciptakan lingkaran manfaat yang semakin luas.
“Ada optimisme bahwa Natuna dan Anambas tidak hanya menjadi halaman belakang negara, tetapi juga garda
depan pertumbuhan ekonomi berbasis energi,” ucap Wicaksono.
“Industri migas di Kepri telah membuktikan bahwa ibukan sekadar tentang barel minyak atau kubik gas, melainkan tentang kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, dan kemandirian bangsa. Jika dikelola dengan bijak dan berkelanjutan, multiplier effect hulu migas akan terus menjadi cerita positif dari Bumi Segantang Lada untuk Indonesia,” tambahnya.
Tonggak baru PI, disambut baik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan harapan akan memberikan dampak positif bagi daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami terus melakukan inovasi untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah, salah satunya dengan pengelolaan PI 10% ini,” ujar Gubernur Ansar, waktu itu.
Mantan Bupati Bintan itu, juga menyampaikan terima kasih kepada SKK Migas yang merestui pengelolaan wilayah hulu migas di luar batas kewenangan wilayah laut Provinsi Kepri
Ia berharap dengan dimulainya proses ini, akan ada peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta peluang bagi kabupaten-kabupaten di wilayah ini untuk berkembang lebih cepat
“Kami optimis, dengan sinergi yang kuat antara BUMD dan KKKS, PI ini dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah,” harapnya.(sya)
