Posmetrobatam.co: Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko membentuk tim khusus atau task force, untuk mengatasi permasalahan banjir di 9 kecamatan di wilayah utama (mainland) kota Batam.
Wako Ex-Officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengatakan, tim khusus tersebut terdiri dari tenaga-tenaga teknis, deputi, asisten, dan kepala dinas dari BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.
“Kami membentuk sebuah task force yang juga melibatkan camat, bahkan sampai ke tingkat rumah warga. Saat ini, tim sedang melakukan inventarisasi titik-titik banjir di sembilan kecamatan,” kata Amsakar, Rabu (21/5).
Inventarisasi yang dilakukan mencakup wilayah-wilayah terdampak banjir, termasuk beberapa kelurahan yang saat ini masih dalam proses pendataan.
“Wilayah yang bisa ditangani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara lainnya dengan belanja BP Batam. Kami juga akan meminta bantuan dari Pemerintah Pusat karena persoalan banjir di Batam ini kompleks, tidak cukup hanya mengandalkan APBD,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah konkret sudah mulai dilakukan seperti pengerahan alat berat untuk proses normalisasi saluran air di beberapa kecamatan yang memungkinkan ditangani secara teknis tanpa pembangunan besar.
“Beko dan mobil operasional kami sudah mulai turun ke lapangan. Tahapan pemetaan sedang berjalan, selanjutnya tim akan menghitung potensi pembiayaan, membagi kewenangan antara Pemko, BP Batam, dan menyampaikan ke provinsi atau kementerian jika diperlukan,” tambah dia.
Sembilan kecamatan yang menjadi fokus penanganan berada di wilayah utama Batam karena wilayah hinterland seperti Belakangpadang, Bulang, dan Galang relatif tidak memiliki persoalan banjir yang signifikan.
Sebagai langkah konkret, Anggota Bidang Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto juga melakukan peninjauan selama 18 hari di sembilan kecamatan Kota Batam.
“Peninjauan ini merupakan arahan langsung dari pimpinan BP Batam. Kami mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan persoalan banjir dan longsor di Kota Batam,” kata Mouris dalam keterangan resmi, Rabu.
Mouris mengatakan, persoalan banjir di beberapa titik yang dikunjunginya disebabkan oleh kondisi topografi daerah tersebut yang berbentuk cekungan.
Selain itu, juga disebabkan karena saluran drainase yang terlalu kecil, adanya penimbunan sampah, saluran air yang terputus sehingga air tidak mengalir sampai ke hilir, hingga banyaknya bangunan yang berdiri di Garis Sempadan Sungai (GSS).
Sehingga sebagai solusi atas persoalan tersebut, diperlukan pembangunan drainase baru hingga pembangunan kolam retensi sebagai solusi atas permasalahan banjir tersebut.(ant)
