Batam, Posmetro Batam.co: Jelang pembukaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada awal Juni 2025, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam mulai mempersiapkan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwako) terkait pemberian subsidi silang uang sekolah (SPP) untuk jenjang SD dan SMP.
Kebijakan ini dirancang sebagai solusi untuk mengurangi tingginya minat masyarakat menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, yang kerap menyebabkan kelebihan kapasitas siswa per kelas.
Kepala Disdik Batam, Tri Wahyu Rubianto, menjelaskan bahwa tahun ini pihaknya berkomitmen mengikuti aturan dari Kementerian Pendidikan mengenai batas maksimal daya tampung siswa.
“Aturannya, satu kelas SD maksimal 28 siswa dan SMP 32 siswa. Namun di lapangan, jumlah siswa bisa mencapai lebih dari 40 per kelas,” ujarnya, Kamis (22/5)
Untuk mengatasi hal tersebut, Disdik Batam mengusulkan subsidi SPP bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar orang tua bersedia menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
“Selama ini banyak orang tua mengaku tidak mampu menyekolahkan anaknya ke swasta. Dengan subsidi ini, kami berharap bisa menjadi solusi,” ujar Tri.
Besaran subsidi yang diusulkan adalah Rp300 ribu per siswa untuk jenjang SD dan Rp400 ribu untuk SMP. Namun, bantuan ini hanya diberikan kepada keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima bantuan sosial lainnya.
Dari estimasi sekitar 3.000 siswa yang diperkirakan tidak tertampung di sekolah negeri, Disdik Batam menargetkan 40 persen di antaranya bisa mendapatkan subsidi SPP tersebut.
“Besaran final subsidi masih dibahas. Jika Perwako sudah disahkan, kami akan umumkan secara resmi, termasuk jumlah pasti siswa yang tidak tertampung,” pungkas Tri. (hbb)
