Batam, Posmetrobatam.co:: DPRD Provinsi Kepulauan Riau resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kepri Tahun Anggaran 2024, melalui rapat paripurna di Balairung Raja Khalid, Dompak, Rabu (23/4).
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen DPRD untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Pansus yang dipimpin Edward Brando bersama Suhadi dan Mesrawati Tampubolon diberi waktu 30 hari kerja untuk menelaah program serta kebijakan yang dijalankan oleh Gubernur selama tahun anggaran lalu.
“Kami akan segera menyusun jadwal kerja, mengevaluasi anggaran, serta melakukan rapat dengan berbagai OPD,” jelas Suhadi, Wakil Ketua Pansus.
Ia menambahkan bahwa setiap laporan akan diverifikasi secara menyeluruh sebelum disusun menjadi rekomendasi.
Rekomendasi ini, lanjut Suhadi, akan diberikan kepada Gubernur sebagai bagian dari proses perbaikan kebijakan.
“Ini penting untuk memastikan seluruh program selaras dengan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pansus Edward Brando menegaskan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar formalitas, melainkan sarana evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan sesuai aturan dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pembahasan LKPJ mengacu pada kerangka hukum, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Ketentuan ini menjadi dasar penilaian kinerja kepala daerah dan penggunaan anggaran publik.
DPRD Kepri menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dan mengawal implementasinya dalam kebijakan selanjutnya. Dengan ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah semakin meningkat.(hbb)
