POSMETROBATAM: Dinamika di internal parpol pendukung bacapres Prabowo Subianto dikabarkan menghangat.
Ini menyusul perubahan mendadak nama koalisi. Awalnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), kini menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Yang prosesnya disebut tanpa melibatkan PKB.
Pengumuman itu terkesan dilakukan mendadak oleh Prabowo. Yakni, di acara perayaan HUT Ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) Senin (28/8) malam. Di acara itu, hadir pula para pimpinan parpol pendukung ketua umum Gerindra tersebut.
Merespons itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berencana menyampaikan hal itu dalam rapat partainya.
Kendati demikian, PAN meyakini PKB tidak akan beranjak dari kesepakatan bersama. ’’Kami tak khawatir,’’ kata Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno kepada media kemarin (30/8).
Eddy beralasan, komunikasi antara Gerindra, PAN, Golkar, dan PKB sudah berlangsung lama. Bukan hanya sama-sama sebagai partai pendukung pemerintah, di parlemen pun sangat akrab dan saling mengenal satu sama lain.
’’Kami sudah kenal begitu lama. Kerja sama politiknya juga sangat dekat, di DPR sangat erat,’’ imbuhnya.
Dia juga menangkap, selama ini ada spirit kebersamaan yang kuat di antara keempat parpol. Itulah yang melatarbelakangi kesepakatan kerja sama politik saat deklarasi beberapa pekan lalu.
’’Dengan kerja sama itu, kami akan mencapai target. Yakni, memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden,’’ tegasnya.
Eddy pun percaya, soliditas itu akan berlangsung sampai Pemilu 2024 mendatang. ’’Bahkan nanti kerja sama di parlemen setelah Pilpres 2024,’’ ucap politikus yang juga wakil ketua Komisi VII DPR tersebut.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyebut kekecewaan PKB dapat dipahami. Betapa tidak, sebagai inisiator KKIR bersama Gerindra, PKB justru tidak dilibatkan dalam perubahan nama.
’’Wajar bila Cak Imin (Muhaimin, Red) kecewa. Sebab, dia dan Prabowo yang mendeklarasikan KKIR,’’ ujarnya.
Dengan perubahan nama itu, lanjut Jamiluddin, KKIR dengan sendirinya telah bubar. Hal itu bisa juga dimaknai bahwa piagam kesepakatan yang ditandatangani Prabowo-Muhaimin tidak berlaku lagi. ’’Hal itu tentu bisa berimplikasi pada peluang Cak Imin menjadi bacawapres juga semakin kecil,’’ tuturnya.
Menurut Jamiluddin, dengan berubah menjadi KIM, pembahasan nama bacawapres tidak lagi antara Prabowo dan Muhaimin saja. Namun, juga bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Bahkan, mungkin juga dengan Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.
Secara politis, Jamiluddin menilai PKB telah mendapat perlakuan yang tak sepatutnya. Karena itu, ada peluang Muhaimin dan PKB akan mengevaluasi keberadaannya bersama Prabowo, termasuk di KIM.
’’Peluang akan semakin terbuka bila PDIP memberikan konsesi politik yang lebih menguntungkan kepada Cak Imin dan PKB,’’ pungkasnya. (jp group)
