Kepri, Posmetrobatam.co: Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) resmi memulai program pemanfaatan sisa stockpile bijih bauksit di Provinsi Kepulauan Riau bertempat di Tanjung Moco, Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (28/7).
Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, bersama Plt. Wakil Jaksa Agung RI Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, Ketua Desk PPDN yang diwakili oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Sarjono Turin serta Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad.
Program ini digagas oleh Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan adanya sisa stockpile bijih bauksit berjumlah 2.000.450 metrik ton hasil dari kebijakan penghentian ekspor mineral mentah dari tahun 2014. Nilai ekonomisnya diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun dalam bentuk potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Ini adalah kemenangan bagi semangat kolaborasi. Pendekatan lintas sektoral yang dikoordinasikan oleh Desk PPDN telah terbukti sangat efektif. Saya perintahkan agar model kerja seperti ini direplikasi di wilayah lain, terutama dalam menyelesaikan potensi-potensi penerimaan negara yang selama ini terbengkalai,” tegas Wamenko Polhukam, Lodewijk Freidrich Paulus.
Wamenko Polhukam juga menambahkan, momentum ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional, apalagi di tengah ketidakpastian geopolitik global. Pemerintah, katanya, sudah menerbitkan PP No. 8 Tahun 2025 yang mewajibkan 100visa hasil ekspor sumber daya alam (kecuali migas) disimpan dalam rekening khusus di sistem keuangan nasional selama 12 bulan.
Sementara itu, Plt. Wakil Jaksa Agung, Prof. Asep Nana Mulyana, menekankan bahwa keberhasilan penyelesaian aset bauksit ini merupakan buah dari pendekatan multi-door dan kolaborasi hexa helix yang melibatkan aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, tokoh adat, serta masyarakat.
“Ini harus jadi blueprint nasional. Banyak aset tambang seperti emas dan batu bara di daerah lain yang juga terbengkalai. Dengan pendekatan komprehensif seperti ini, kita bisa memberikan manfaat nyata bagi negara,” ucap Prof. Asep.
Ketua Desk PPDN yang diwakili oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Sarjono Turin, menjelaskan bahwa proses pemanfaatan aset ini dimulai dari temuan di lapangan hingga pembentukan satuan koordinasi lintas sektor.
“Langkah strategis yang dilakukan ini, tidak hanya menambah potensi PNBP, namun juga mempercepat kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat,” tegasnya
Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, mengapresiasi penuh kolaborasi antar instansi pusat dan daerah. Ia juga menyuarakan aspirasi daerah agar bagian dari devisa yang dihasilkan dapat dialokasikan untuk memperkuat fiskal daerah.
“Kami di daerah kepulauan dan perbatasan ini punya tantangan khusus. Jika negara mendapat devisa dari sini, kiranya ada pula kontribusi langsung ke daerah agar kami bisa terus membangun semangat kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ansar.
Dengan diluncurkannya program ini, Pemerintah optimistis bahwa pola kerja lintas sektor yang terintegrasi dan terkoordinasi akan menjadi model penyelesaian aset negara yang terbengkalai di daerah lain. Kepri pun kini menjadi proyek percontohan nasional dalam pengelolaan sumber daya strategis berbasis penegakan hukum dan tata kelola aset negara yang optimal.
Turut hadir Staf Ahli Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dwi Teguh Wibowo. Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE Sahid Junaidi, Tenaga Ahli Utama KSP Republik Indonesia Heru Kreshna Reza, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, Kajati Kepri Jehezkiel Devy Sudarso, Danrem 033/ WP Brigjen TNI Bambang Herqutanto, Kabinda Kepri Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Danlanud Tanjungpinang Kolonel Pnb Rony Widodo, Bupati Bintan Robi Kurniawan, Sekda Kota Tanjungpinang Zulhidayat, Para Pengusaha Tambang Kepri, Pengurus LAM Kepri serta Pimpinan oragnisasi kemasyarakatan (zah/*)
