Batam, Posmetrobatam.co: Usai menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kepri Ansar Ahmad waktu lalu, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Suhadi, menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2024.
Suhadi mengaku ada terdapat beberapa hal yang menarik perhatiannya yakni tingginya nilai tunda bayar yang mencapai Rp282 miliar sebagai kondisi yang tidak sehat bagi keuangan provinsi. Jelasnya, bahwa salah satu penyebab utama tunda bayar ini adalah berkurangnya transfer dari pusat.
Namun demikian, menurutnya, seharusnya Pemerintah Provinsi Kepri dapat menakar penggunaan anggaran ke depan agar tunda bayar tidak membengkak seperti yang terjadi pada tahun 2024 ini.
“Kalau kita lihat kinerja ini harus memiliki barometer yang jelas. Apakah Pemprov Kepri sudah mencapai target-target yang telah ditetapkan, seperti peningkatan ekonomi, bantuan yang tepat sasaran, serta pengurangan angka kemiskinan? Begitu juga dengan infrastruktur yang telah dikerjakan selama tahun 2024. Kami ingin mengetahui skala prioritas dari setiap program yang sudah dijalankan,” tegasnya, Sabtu (29/3).
Selain itu, ia melihat adanya potensi penerimaan yang perlu ditingkatkan. Banyak pos penerimaan yang masih bisa dioptimalkan. Suhadi juga mencatat bahwa kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan.
“Seharusnya, BUMD dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial yang bisa digarap oleh Pemerintah Provinsi Kepri,” saran anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri tersebut.
Sebagai anggota legislatif yang baru bertugas selama enam bulan, Suhadi menyatakan akan fokus pada penggunaan anggaran di masa mendatang.
“Sebagai wakil rakyat yang baru, saya masih belajar mengenai pengelolaan keuangan daerah ini. Oleh karena itu, saya akan fokus untuk memastikan penggunaan anggaran ini jelas dan terarah,” ujar Suhadi.
Ia menilai, setiap tahun, nilai penerimaan daerah tidak meningkat.
“Padahal kami melihat ada potensi peningkatan, tetapi sepertinya potensi tersebut tidak digarap secara maksimal,” tambah Suhadi.
Suhadi juga berharap agar dilakukan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan. Produk-produk yang dihasilkan harus sesuai dengan pos anggaran yang ada, dan kebijakan yang dijalankan harus lebih jelas. Penggunaan anggaran yang cermat harus menjadi fokus utama Pemprov Kepri. Tunda bayar yang hampir terjadi di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dinilai tidak baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mendorong transparansi dan keterbukaan kepada publik mengenai program-program yang telah dijalankan dan skala prioritasnya. Jadi, tiga poin utama yang menjadi perhatian kami adalah pertama, skala prioritas program yang harus jelas; kedua, tunda bayar; dan ketiga, optimalisasi penerimaan daerah. Ketiga poin ini harus menjadi perhatian serius Pemprov Kepri,” pungkasnya. (hbb)
