Batam, posmetrobatam.co: Pemerintah Kota Batam terus memperkuat pemenuhan layanan dasar bagi pengungsi luar negeri, khususnya di bidang pendidikan anak. Hingga saat ini, sebanyak 67 anak pengungsi telah mengenyam pendidikan formal di berbagai jenjang sekolah di Batam, sementara 38 anak lainnya mengikuti program persiapan sekolah.
Data tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pengungsian Luar Negeri di Daerah yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (28/1/2026).
Rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, serta diikuti Kepala Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bersama perwakilan berbagai badan internasional, baik secara luring maupun daring.
Firmansyah menegaskan, pendidikan menjadi prioritas utama Pemko Batam dalam menjamin pemenuhan hak dasar anak-anak pengungsi. Selain pendidikan formal, Pemko Batam juga memfasilitasi anak pengungsi berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
“Saat ini, Batam menangani 359 pengungsi yang didampingi oleh International Organization for Migration (IOM). Mereka ditempatkan di dua lokasi penampungan sementara, yaitu Hotel Kolekta Lubuk Baja dan Akomodasi Non-Detensi Sekupang,” ujar Firmansyah.
Ia merinci, mayoritas pengungsi berasal dari Afghanistan sebanyak 227 jiwa, disusul Sudan 84 jiwa, Somalia 20 jiwa, serta sejumlah pengungsi dari negara lain.
Sebagai wilayah perbatasan dan kawasan strategis nasional, Batam menghadapi tantangan tersendiri dalam penanganan isu lintas negara. Oleh karena itu, Pemko Batam terus memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari pemantauan hunian, penanganan sosial kemasyarakatan, hingga pemeliharaan ketertiban dan keamanan lingkungan.
Tak hanya pendidikan, layanan kesehatan bagi pengungsi juga terus diperkuat melalui kolaborasi Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, serta mitra pelaksana. Layanan tersebut mencakup edukasi kesehatan, skrining dasar, layanan kesehatan mental dan psikososial, hingga rujukan medis sesuai kebutuhan.
“Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan agar para pengungsi, khususnya anak-anak, tetap memperoleh perlindungan serta layanan dasar yang layak selama berada di Kota Batam,” tutup Firmansyah.(hbb)
