BATAM, POSMETROBATAM.CO: Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Batam berdemo di depan Kantor Wali Kota Batam, Kamis (26/9). Mereka minta Wali Kota Batam mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam, terkait banyaknya sampah berserakan di jalan dan banyaknya sampah tidak di Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tidak terangkut.
Tuntutan lainnya, Kapolresta dianggap tidak mampu melakukan pengawasan terhadap personel Satres Narkoba yang ditetapkan sebagai tersangka penjualan barang bukti narkotika.
Bahwa dalam rangka mencegah penyimpangan prilaku pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia, perlu pengendalian oleh atasan terhadap tindakan dan kegiatan bawahan dalam bentuk pengawasan melekat.
Koordinator aksi, Rizki Firmanda, mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Polda Kepri dan Polresta Barelang atas keseriusan dalam memberantas narkoba di internal kepolisian.
Namun, ia juga mendesak agar pemberantasan narkoba tidak hanya terbatas di lingkungan kepolisian, tetapi juga menjangkau pemasok eksternal.
“Kami menghargai upaya kepolisian dalam membersihkan institusi mereka dari narkoba, tetapi kami juga meminta agar mereka mengusut sumber barang haram tersebut, yang sering kali berasal dari masyarakat umum,” tegas Rizki.
Rizki juga berharap agar Polda dan Polresta Barelang, mengambil tindakan tegas terhadap oknum kepolisian yang terlibat dalam peredaran narkoba.
Namun, hal ini sangat penting untuk memastikan pemberantasan narkoba berjalan efektif, terutama dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
“Harapan kami, polisi tidak hanya menangkap pengedar kecil, tapi juga membongkar jaringan besar yang menjadi akar masalah,” katanya.
Rizki menyambut baik rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) pemberantasan narkoba, yang akan melibatkan masyarakat.
Namun, ia menekankan pentingnya transparansi mengenai mekanisme dan peran Satgas tersebut.
Sementara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Batam, Yusfa Hendri menambahkan, terkait sampah pihaknya akan terus melakukan pembenahan.
Namun, pencopotan Kepala DLH, tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Karena ada beberapa proses yang dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
Dijelaskan, kondisi armada pengangkut sampah juga menjadi kendala. Dari 140 kendaraan pengangkut yang dimiliki, hanya 26 unit yang berusia di bawah 5 tahun, sementara sebagian besar lainnya berusia di atas 8 tahun.
Kendaraan-kendaraan tua ini dipaksa untuk mengangkut beban besar setiap hari, yang mengakibatkan operasional menjadi tidak optimal.
“Meski upaya peremajaan dilakukan setiap tahun, prioritas anggaran sering kali menghambat pembaruan armada secara signifikan,” jelas Yusfa.
Selain masalah angkutan, perilaku masyarakat juga menjadi persoalan. Sampah sering kali dibuang sembarangan di pinggir jalan, meskipun sudah ada sistem pengelolaan yang membagi tugas antara DLH dan pihak kecamatan.
DLH bertugas mengangkut sampah dari TPS ke TPA, sementara pihak kecamatan bertanggung jawab mengangkut sampah dari perumahan ke TPS.
Namun, dalam prakteknya sampah yang dibuang sembarangan di pinggir jalan mengganggu proses pengangkutan.
Truk sampah harus menunda rute mereka untuk membersihkan sampah di jalanan terlebih dahulu, yang pada akhirnya memperlambat proses pengangkutan ke TPA.
“Dalam satu hari, truk hanya mampu bolak-balik dua hingga tiga kali, sehingga banyak sampah tertunda hingga hari berikutnya,” beber Yusfa.
Wali Kota dan pihak-pihak terkait kini terus berupaya mencari solusi terbaik untuk permasalahan ini, dan berharap dukungan dari seluruh masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik di masa depan.
Terkait hal itu, Kapolresta Barelang, Kombes Pol Heribertus Ompussunggu, menyatakan, aksi demonstrasi ini sebagai pengingat bagi pihak kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya terkait pentingnya keseriusan dalam memerangi narkoba.
Pihaknya akan terus melakukan pencengahan dan pemberantasan narkotika.
“Semua perlu proses, tapi kami berkomitmen untuk terus melakukan pembersihan dari narkoba di internal kepolisian, dan kerjasama dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk memberantas narkoba secara menyeluruh,” tegas mantan Kapolresta Tanjungpinang itu. (hbb)
