Jakarta, Posmetrobatam.co: Presiden Prabowo Subianto me-reshuffle dan melantik enam orang pembantunya di Kabinet Merah Putih (KMP). Diantaranya, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Muhammad Qodari. Sedangkan Qodari menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4).
Di hari yang sama, turut dilantik Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan serta Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia dan Hasan Nasbi sebagai penasihat khusus presiden bidang komunikasi.
Wamenko Pangan, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, penunjukan dirinya merupakan hasil pertimbangan matang Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pelaksanaan program strategis nasional di sektor pangan.
Menurutnya, posisi wamenko akan difokuskan untuk mendukung penuh langkah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam merealisasikan program unggulan pemerintah.
“Penempatan kami di bawah Bapak Menko akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah Pak Menko dalam langkah merealisasikan program-program yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Hanif di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4).
Ia menegaskan akan langsung bekerja setelah pelantikan dengan memprioritaskan percepatan pelaksanaan berbagai agenda strategis, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional.
Kepala Staf Kepresidenan yang baru dilantik, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menyampaikan siap mendukung kesuksesan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan menjadi penghubung yang menerima serta menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah.
Dalam pernyataan kepada wartawan usai pelantikan, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini menyebut salah satu tugasnya sebagai pemimpin Kantor Staf Presiden (KSP) adalah untuk memastikan program unggulan Presiden Prabowo bisa berjalan tuntas dan cepat.
“Selanjutnya juga sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat,” kata Dudung.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian/lembaga serta bekerjasama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah-pemerintah daerah.
Hal itu dilakukan sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi program prioritas Presiden terhambat masalah birokrasi, baik di pusat maupun di tingkat pemerintah daerah. “Nanti kita pangkas birokrasi,” katanya.
Sementara itu, Abdul Kadir Karding merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki rekam jejak panjang sebagai legislator sebelum dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin).
Karding tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama tiga periode, yakni 2009 hingga 2024, dengan keterlibatan dalam pembahasan berbagai kebijakan publik.
Dalam perjalanan politiknya, ia dikenal aktif menangani isu ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran, yang kemudian membawanya dipercaya menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Ia menjabat sebagai menteri pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum mengalami pergantian pada 2025.
Karding lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 25 Maret 1973 dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Diponegoro (Undip) pada jenjang sarjana dan magister.
Selain pengalaman di legislatif dan eksekutif, ia juga merupakan kader lama PKB yang telah berkiprah di tingkat nasional.
Rekam jejak tersebut menjadi modal dalam memimpin Badan Karantina Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pengawasan lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.
Lembaga ini juga menjadi garda depan dalam menjaga biosekuriti nasional serta mendukung ketahanan pangan.
Dengan latar belakang tersebut, Karding diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam sistem karantina nasional sekaligus mendukung kelancaran arus perdagangan komoditas.
Pelantikan ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Koordinator Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta, pada 27 April 2026.(ant/*)
