NATUNA, POSMETROBATAM.CO: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Natuna, melaunching pengawasan partisipatif Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, di Alun-alun Pantai Piwang, Ranai, Minggu (25/8).
Launching pengawasan partisipatif ini ditandai dengan penekanan tombol sirine secara bersama oleh Ketua Bawaslu, Sekda, Forkopimda, anggota Bawaslu Provinsi dan Ketua PKK Natuna.
Ketua Bawaslu Natuna Siswandi mengatakan launching Pengawasan Partisipatif ini pertanda Pilkada akan memasuki tahapan yang sangat krusial dan perlu pengawasan dari semua pihak.
“Dalam tahapan kampanye beraneka ragam, tentunya berbagai hal bisa terjadi. Oleh karenanya, Bawaslu memerlukan dukungan dan pengawasan dari berbagai elemen masyarakat,” ungkap Siswandi.
Siswandi menyampaikan bahwa sebelumnya KPU Natuna telah melakukan pencocokan dan penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau biasa disebut Pantarlih.
“Yang mana telah ditetapkan sebanyak 57.829 Daftar Pemilih Sementara (DPS),” sebut Siswandi.
Siswandi menjelaskan bahwa dalam Pilkada nanti, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga membutuhkan kerja sama semua lapisan masyarakat dalam membantu pengawasan.
“Harapan kita semoga Pilkada Kabupaten Natuna berjalan lebih efektif, aman dan lancar,” kata Siswandi.
Kemudian,dalam proses pengawasan Pilkada serentak tahun 2024 tambah Siswandi semua unsur di Natuna agar selalu kompak dan solid dalam pengawasan.
“Mari kita bersatu untuk mengukuhkan semangat dalam mengawal pesta demokrasi di Natuna,” ucap Siswandi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto, menyambut baik terhadap peluncuran pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Natuna.
“Dengan adanya launching ini memberikan edukasi, informasi dan literasi kepada kita semua menjelang Pilkada pada November mendatang,” kata Boy Wijanarko.
Pelaksanaan Pilkada pada tanggal 27 November mendatang sambung Boy Wijanarko agar masyarakat Natuna menggunakan hak pilihnya, tetapi juga dapat melakukan pengawasan.
”Mari bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada nanti, karena pencegahan itu sangat penting,” sambung Boy Wijanarko lagi.
Boy Wijanarko mengajak semua pihak untuk mensukseskan Pilkada 2024 di Kabupaten Natuna agar berjalan dengan aman dan lancar.
“Pada November nanti, sebanyak 37 provinsi dan 500 lebih kabupaten kota akan melaksanakan Pilkada serentak. Mari kita sukseskan Pilkada 2024 di Natuna agar berjalan dengan aman dan lancar,” pinta Boy Wijanarko.
Terpisah, Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Rosnawati, menyampaikan dalam konteks Pilkada, regulasi yang mengatur pelaksanaan Pemilu memiliki beberapa perbedaan signifikan.
Sehingga perlu mendapatkan perhatian serius terhadap potensi pelanggaran serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun praktik politik uang (money politic).
Ia menekankan bahwa sanksi pidana terhadap pelanggaran money politic dalam Pilkada jauh lebih berat dibandingkan dengan Pemilu.
“Ketika ada yang melakukan money politik, dendanya bisa mencapai Rp200 juta hingga Rp1 miliar, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 32 bulan,” tegas dia.
Untuk itu ujar Rosnawati pengawasan partisipatif menjadi salah satu program prioritas yang harus diterapkan. Yakni dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
“Diharapkan semua pihak dapat aktif mengawasi setiap tahapan Pilkada agar pelaksanaannya berjalan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Rosnawati.
Kemudian ucap Rosnawati elemen utama Pilkada seperti pemilih, penyelenggara, dan pasangan calon (paslon) agar bersama-sama mengawal pesta demokrasi.
“Mari bersinergi dalam pengawasan dan pelaksanaan Pilkada 2024. Dan wujudkan Pilkada yang sehat, aman, damai, dan berintegritas,” ucap Rosnawati.(maz)
